25 Persen Kasus Positif Corona di NTB karena Transmisi Lokal

MATARAM, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan 25 persen penularan virus corona jenis baru (Covid-19) di wilayah itu karena transmisi lokal.

"Kasus transmisi lokal positif Covid-19 di Provinsi NTB mencapai sekitar 25 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dr Nurhandini Eka Dewi di Mataram seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/4/2020).

Ia menjelaskan 25 persen transmisi lokal diperoleh dari kontak langsung tujuh klaster yang ditemukan di NTB.

Menurutnya, beberapa keluarga dan kolega dari pasien yang berasal dari klaster Gowa, Jakarta, dan Bogor, telah tertular.

"Contoh kasusnya, pada klaster Bogor sudah merambah sebarannya hingga tahap ketiga dan keempat. Mereka inilah yang menyebarkan virusnya ke kolega dan lingkungannya," kata Nurhandini.

Ia menyatakan angka kumulatif kasus transmisi lokal belum bisa diketahui secara detail.

Namun, jika melihat klaster yang ada dan sudah berkembang di NTB, hal itu perlu menjadi perhatian semua pihak.

Baca juga: Viral Video Bapak Tutup Pagar Saat Anaknya Mudik karena Takut Corona, Ini Faktanya

Apalagi, kata Nurhandini, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan tiga daerah di NTB naik status menjadi waspada transmisi lokal Covid-19.

Tiga daerah itu yakni Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

"Maka, fokus kita melokalisir penyebaranya adalah terpusat di tiga wilayah itu sehingga masyarakat juga kita minta selalu waspada," kata Nurhandini.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB mengumumkan penambahan 15 kasus positif virus corona baru pada Rabu (22/4/2020).

Sehingga terdapat 108 kasus virus corona di NTB hingga saat ini.

Rinciannya, 11 pasien sembuh, empat meninggal, dan 93 pasien masih dirawat di sejumlah ruang isolasi di rumah sakit.

Waspada transmisi lokal

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, Pemprov NTB telah mewaspadai transmisi lokal virus corona di wilayah itu.

"Kewaspadaan tinggi saat ini perlu diterapkan, terutama untuk memastikan isolasi secara mandiri maupun kolektif," tambah Aryadi.

Meski terdapat kasus transmisi lokal, Pemprov NTB belum berencana mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kalau kita lihat di sini, ke arah (PSBB) itu belum. Tapi penanganan dan pengetatan itu sudah dilakukan," katanya.

Di sisi lain, katanya, kabupaten/kota yang merasa perlu menerapkan PSBB dapat mengajukan permohonan sesuai aturan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: UPDATE Corona di NTB: Bertambah 15 Kasus Positif, Mayoritas dari Klaster Ijtima Ulama

Pengajuan tersebut juga diharapkan memasukkan kajian internal, seperti ketersediaan pangan dan lain-lain.

"Kalau dilakukan (PSBB) itu, konteksnya sudah lain," kata Aryadi.

Meski demikian, menurut dia, hal paling utama dilakukan saat ini adalah mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan pembatasan fisik serta jujur ketika diperiksa petugas kesehatan.

"Beberapa kasus yang terjadi di NTB karena ketidakjujuran, sehingga menyebar ke yang lain," katanya.