Angka Kemiskinan Mataram Diprediksi Meningkat karena Pandemi Corona

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memprediksi angka kemiskinan akan meningkat di wilayahnya.

Hal itu merupakan salah satu dampak dari pandemi virus corona baru atau Covid-19.

"Secara akumulatif, peningkatan angka kemiskinan tahun ini bisa mencapai 100 ribu kepala keluarga (KK)," kata Mohan seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: UPDATE Corona di NTB: Bertambah 15 Kasus Positif, Mayoritas dari Klaster Ijtima Ulama

Menurutnya, potensi penambahan angka kemiskinan itu karena masyarakat rentan miskin belum memiliki kepastian kapan pandemi virus corona baru selesai.

Masyarakat rentan miskin, katanya, memiliki banyak masalah selama pandemi virus corona.

Seperti dirumahkan perusahaan, berhenti bekerja, sektor informal yang stagnan, dan sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Karenanya, hal yang harus diantisipasi selain masyarakat miskin, masyarakat kategori rentan miskin juga perlu diperhatikan serius selama kondisi saat ini," katanya.

Berdasarkan data penerima jaring pengaman sosial Covid-19 di Kota Mataram, sebanyak 70.000 kepala keluarga (KK) masuk kategori rentan miskin dan miskin.

Sebanyak 41.000 KK telah terakomodasi JPS dan merupakan penerima bantuan pemerintah karena masuk kategori miskin.

Sisanya merupakan warga rentan miskin.

"Tidak menutup kemungkinan jumlah masyarakat rentan miskin akan terus bertambah akibat tidak ada kejelasan kapan pandemi ini berakhir," kata Mohan.

Mohan mengaku prihatin dengan kondisi ini. Karena, pemerintah sedang gencar melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Dampak Covid-19 ini, tentu akan menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan," katanya.

Baca juga: Klaster Ijtima Ulama Gowa Teridentifikasi, Gubernur NTB: Lebih Mudah Ditangani

Sementara, strategi yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai antisipasi agar masyarakat bertahan dalam kondisi ini.

"Oleh karena itu, pemerintah kota juga telah melakukan refocusing anggaran dan coba disentralisasi untuk JPS dampak Covid-19, agar masyarakat bisa bertahan," katanya.