Sehari, 40.000 Warga Makassar Komplain Tak Dapat Bansos Sembako untuk PSBB

MAKASSAR, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Makassar mulai membagikan bantuan sosial berupa sembako untuk digunakan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (21/4/2020).

Namun, banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan bantuan sembako tersebut.

“Ini pembagian sembako tidak merata, pemintah pilih kasih. Banyak sekali warga miskin maupun warga yang di-PHK akibat corona tidak dapat. Jelas kalau begini, warga akan mengabaikan anjuran pemerintah. Warga akan tetap keluar rumah cari makan, tidak perduli lagi aturan PSBB. Daripada mati kelaparan di dalam rumah,” kata Rukiah, warga Jl Sungai Saddang Baru, Kelurahan Ballaparang, Kota Makassar ketika dikonfirmasi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Jelang PSBB Makassar, 60.000 Paket Sembako Dibagikan ke Warga

Hal senada dikemukakan Daeng Nawing, warga Jl Banta-bantaeng, Kelurahan Bantaeng-bantaeng.

Dirinya bersama seratusan warga di sekitarnya tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

“Pembagian sembako ini tidak adil dan merata. Banyak warga yang tidak dapat sembako untuk kebutuhan hidup. Warga pasti akan memilih keluar rumah cari makan, meski corona mengancam. Daripada kelaparan di dalam rumah, tidak perduli dengan imbauan PSBB di Makassar,” kata Nawing.

Baca juga: Uji Coba PSBB di Makassar, Masih Banyak Warga yang Keluar

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muchtar Tahir yang dikonfirmasi mengakui bahwa banyak warga yang komplain tidak mendapatkan bantuan sembako.

Dalam sehari, pihaknya mendapatkan komplain 40.000 warga Makassar yang tidak mendapatkan bagian sembako.

“Komplain itu, ada yang menghubungi layanan hotline dan ada pula yang berkelompok datang. Saya sudah terima data baru 40.000 warga yang belum mendapatkan sembako. Sedangkan warga penerima sembako yang terdata hanya 60.000. Diperkirakan, ini data akan terus bertambah,” jelas Muchtar.

Muchtar menuturkan, pihaknya akan  memilah-milah warga yang mendapatkan bantuan untuk menghindari pembagian bantuan sosial yang double.

Di mana, jaminan sosial ada tiga yakni jaminan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Jadi warga yang terdata masuk di jaminan sosial dari pemerintah pusat berupa uang tunai Rp 600.000, tidak bisa lagi dapat bantuan sosial lainnya. Hanya satu bantuan untuk satu keluarga. Ini kita masih pusing dan sibuk mencocokkan data, jangan sampai double lah,” katanya

Muchtar mengimbau bagi warga yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut diminta untuk mengakses website infocorona.makassar.go.id, atau menghubungi call center 112 serta Hotline Dinas Kesehatan 0852 5587 5751, 0811 468 894.

Sementara itu, terkait jaminan sosial disiapkan hotline dengan nomor 0821 5745 5351, 0821 5745 5350.