Tunggu Instruksi Khofifah, Pemkab Malang Siap Terapkan PSBB

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Malang menunggu instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya.

Kepala bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang Fuad Fauzi mengatakan, pemkab sedang fokus menerapkan pembatasan fisik di tiap desa.

"Pemkab Malang tetap menunggu instruksi dari Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) terkait PSBB, apabila gubernur menginstruksikan, kami siap untuk melaksanakan," kata Fuad di Kabupaten Malang, Jawa Timur seperti dikutip dari Antara, Senin (20/4/2020).

Fuad mengatakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan penerapan PSBB. Kriteria itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Baca juga: Terkait PSBB Malang Raya, Wali Kota Malang Minta Bantuan Khofifah

Kriteria tu di antaranya jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat, dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Selain itu, lanjut Fuad, penerapan PSBB harus memenuhi kriteria kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

"Kriteria pengajuan PSBB, sesuai pasal 2, belum terpenuhi untuk dilakukan PSBB di wilayah Kabupaten Malang," kata Fuad.

Hingga saat ini, terdapat 18 kasus positif Covid-19 di Kabupaten Malang.

Sebanyak lima pasien dinyatakan sembuh dan satu meninggal. Sisanya masih menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit.

Selain itu terdapat 3.050 orang dengan risiko (ODR), 126 orang dalam pemantauan (ODP), dan 54 pasien dalam pengawasan (PDP).

Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443.2/2911/35.07.032/2020 tentang Program Jaga Jarak di Desa. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah membuat batas wilayah di setiap desa atau kelurahan.

Kemudian, menyiapkan posko untuk mengawasi arus ke luar masuk masyarakat di perbatasan desa, dan menyiapkan tempat isolasi sementara yang diperuntukkan bagi warga yang baru saja datang dan terindikasi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Malang Sutiaji meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pengajuan PSBB di area Malang Raya.

Baca juga: UPDATE Corona di Jatim: 555 Kasus Positif, 98 Pasien Sembuh, 54 Meninggal

Hal itu terkait catatan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap pengajuan PSBB oleh Pemerintah Kota Malang.

Khofifah meminta agar penerapan PSBB diberlakukan untuk lingkup Malang Raya. Area Malang Raya terdiri dari tiga kabupaten, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Daerah yang bertetangga itu sempat sepakat mengajukan PSBB untuk Malang Raya. Tapi belakangan, Kabupaten Malang dan Kota Batu mengundurkan diri.

Meski ditinggal 'tetangga', Kota Malang tetap mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan melalui Provinsi Jawa Timur. Tapi draf pengajuan PSBB itu dikembalikan Pemprov Jatim dengan beberapa catatan.

"Itu kan suratnya sudah di sana (Pemprov), itu bukan otoritas kami, tapi kami minta provinsi untuk memfasilitasi (pengajuan PSBB area Malang Raya)," kata Sutiaji.