Tanggap Atasi Pandemi Covid-19 di Jabar, Ridwan Kamil Banjir Pujian

KOMPAS.com - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menanggulangi Covid-19 menuai pujian dari sejumlah pihak.

Pasalnya, menurut pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya, Pemprov Jabar berinisiatif melakukan pemeriksaan rapid test (tes masal) di tengah keterbatasan pemerintah pusat dalam menyediakan kelengkapan medis.

"Ketika contohnya ada problem tes massal yang tidak bisa dilakukan pusat karena keterbatasan fasilitas, dia (Ridwan Kamil) berinisiatif rapid test," kata Yunarto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/4/2020).

Ia pun menilai, secara realistis tak ada negara yang sanggup mengatasi masalah pandemi Covid-19 secara mandiri.

Baca juga: 2.768 Usaha Pariwisata Tutup Akibat Covid-19, Pemprov Jabar Susun Strategi

Menurutnya, perlu kolaborasi serta inovasi antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk mengatasinya.

Setelah melakukan rapid test, pemprov Jabar juga melakukan swab test secara swadaya.

"Sehingga kekurangan itu bisa diatasi karena pemerintah pusat harus mengurus 34 provinsi," ujar pria yang akrab disapa Toto itu.

Pihaknya pun memuji cara Ridwan Kamil dalam pengambilan keputusan konkret dengan tetap menjaga harmonisasi hubungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Hari Pertama PSBB di Bodebek, Pemprov Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos

"Emil (Ridwan Kamil) tidak ada dalam pusaran ingin membenturkan dirinya dengan pusat. Tapi kemudian menunjukan harmonisasi, saling melengkapi,” kata Toto.

Menurutnya, banyak langkah Ridwan Kamil yang patut diapresiasi dan menunjukan kualitas yang berbeda.

Langkah Ridwan Kamil menggerakkan sejumlah industri di daerah untuk memenuhi kebutuhan masker dinilai sebagai langkah besar dalam membantu pemerintah pusat dan masyarakat.

“Itu simbolisasi yang konkret. Emil dalam hal ini bisa dianggap sebagai role model dari kepala daerah yang ada menunjukan kapasitas dalam sebuah krisis,” jelasnya.

Baca juga: 27.000 KK Warga Bekasi Terdampak PSBB Dapat Bansos Rp 500.000 dari Pemprov Jabar

Ia pun berpendapat, dengan langkah progresif yang sudah dilakukan, seperti memetakan peta sebaran dan menyinkronkan data lewat Pikobar, Ridwan Kamil hanya menyisakan sedikit pekerjaan rumah (PR).

Selain itu, Emil juga membeli alat rapid test dan PCR secara mandiri. Bisa dibilang, ia telah mengeluarkan bantuan sosial dengan angka paling besar di antara provinsi lain.

“PR-nya tinggal koordinasi dengan bupati walikota. Karena kewenangan anggaran dan distribusi di lapangan tetap harus menggunakan perangkat yang dimiliki bupati walikota," imbuh Toto

"Kalau ini sudah terjadi Jabar bisa dikatakan siap menghadapi pandemi ini,” ujarnya lagi.

Baca juga: Pemprov Jabar Libatkan Ojol dan Opang untuk Salurkan Bansos

Selain itu, apresiasi juga disampaikan lembaga studi Drone Emprit.

Hasil analisis menunjukkan, langkah Pemprov Jabar dalam merenspons isu Covid-19 lebih jelas dan dipercaya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Kesimpulan tersebut ditarik dari hasil analisis artikel berita daring dan jejaring media sosial yang tayang mulai dari 9 Maret hingga 9 April.

Dalam laman publikasinya, sentimen publik tersebut tercermin dalam lebih dari 150.000 tweets, 2.000 tayangan Facebook, 6.000 tayangan Instagram, 1.400 tayangan Youtube, dan 34.000 artikel di media daring.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, Pemprov Jabar Canangkan Gerakan Nasi Bungkus

"Berdasarkan analisis teks, upaya Pemda Jabar untuk melindungi warga Jabar dari penyebaran corona sebagian besar mendapat respons positif," ungkap Drone Emprit dalam laporannya.

Dalam salah satu poin ringkasan itu, Drone Emprit juga menyebut kebijakan hasil sinergi antara Jakarta, Jabar, dan Jateng dalam melindungi warga dinilai jauh lebih jelas dan tegas dibanding kebijakan pemerintah pusat.

"Publik juga menilai permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok harian harus turut dipecahkan oleh pemerintah, terutama bagi warga yang paling terdampak di daerah sekitar Jakarta," lanjutnya.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan bahwa sedianya sebelum kebijakan politik atau publik dibuat, yang harus diraih terlebih dahulu adalah kepercayaan publik (public trust).

Baca juga: Pemprov Jabar Salurkan Bansos Senilai Rp 500.000 per KK di Depok

"Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya," ujar Muradi.

Secara presentase, lanjutnya, jika tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi, bisa dipastikan kebijakan yang diterapkan 98 persen akan berjalan dengan baik.

"Hanya menjaga ritme saja, termasuk dalam pemberian bantuan, harus diawasi betul," katanya.

Menurutnya, tataran perencanaan dan open document yang dicetuskan Pemprov Jabar dalam menghadapi isu COVID-19 terbilang sudah baik, tetapi eksekusi di lapangan harus kembali diperhatikan.

Baca juga: Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar Urunan Dana Bantuan untuk 78.000 Keluarga di Depok

"Di lapangannya saya khawatir, jadi gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal," paparnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Emil untuk mempertemukan para kepala daerah yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna menemukan solusi terbaik dalam pengentasan Covid-19.

Isu tersebut, ujar Muradi, bisa menjadi pemersatu antar kepala daerah yang tersekat karena perbedaan pandangan politik.

"Di Bandung Raya begitu, silakan ketemu dulu, nanti dia yang maju ke pemerintah pusat. Buat saya itu proses kebijakan dan model politik yang baik, kepala daerah tetap diposisikan sebagai garda terdepan," ujarnya.

Baca juga: Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar