2.768 Usaha Pariwisata Tutup Akibat Covid-19, Pemprov Jabar Susun Strategi

KOMPAS.com – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai menyusun langkah strategis untuk menanggulangi krisis di sektor wisata, khususnya bagi pelaku usaha.

Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik mengatakan, per 16 April 2020, terdapat 2.768 usaha pariwisata di wilayah Jabar yang tutup.

“Akibatnya, sumber daya manusia pariwisata di Jabar sekitar 33.084 tenaga pariwisata yang terkena dampak” ujarnya, Sabtu (18/4/2020).

Untuk itu, pihaknya pun menyusun beberapa strategi untuk membantu para pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya memberikan bantuan sosial.

"Fokus kita di poin tiga kepada pekerja yang bergerak di sektor pariwisata dan UMKM, kami coba bersinergi dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota," terangnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Hari Pertama PSBB di Bodebek, Pemprov Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos

Dedi juga menyebut, langkah strategis ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat. Menurutnya, Kementerian menginginkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten.

"Kami menawarkan ada matching fund saat kedaruratan dan harus ada matching program saat recovery, dan matching promotions dengan event bersama” ungkapnya.

Dia pun yakin, strategi dan langkah yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat fase krisis di sektor pariwisata.

"Harus ada strategi dan langkah yang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 di sektor pariwisata. Serta strategi pada fase pemulihan menuju fase normalisasi penekanan pada brand awareness," jelasnya.

Adapun, rencana tersebut sudah Dedi sampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf) Wishnutama dalam rapat terbatas melalui video telekonferensi, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Kabar Gembira, Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Akhirnya Dapat Insentif Fiskal

Dalam rapat virtual tersebut, hadir pula enam perwakilan provinsi yang wilayahnya memiliki destinasi super prioritas (DSP), yaitu Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Selain itu, ada pula lima perwakilan provinsi yang wilayahnya menjadi pintu utama masuk wisatawan mancanegara, yaitu Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jabar.