Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

KOMPAS.com - Pembagian bantuan tunai bagi warga terdampak Covid-19 membuat sebagian kepala desa khawatir akan terjadi konflik.

Seperti di Kabupaten Garut, ada sejumlah kepala desa yang bahkan tidak mau menyalurkan bantuan tersebut.

Bupati Garut Rudy Gunawan membenarkan adanya beberapa kepala desa yang mengatakan khawatir jika dananya tidak cukup.

“BLT yang Rp 600.000 itu juga akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih, pasti terjadi konflik di daerah,” kata Rudy kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Tidak cukupnya dana dikhawatirkan membuat bantuan tidak merata hingga terjadi kecemburuan sosial.

Kepala desa juga tidak mau nantinya masyarakat protes karena tidak menerima bantuan.

Baca juga: Sejumlah Kades Tidak Mau Jadi Penyalur Bantuan Tunai, Ini Alasannya

Minta dibagi rata

Thinkstock ilustrasi uang

“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Sementara itu Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, ada 450.000 KK yang diajukan kepala desa untuk mendapatkan bantuan.

Rencananya, mereka diberi bantuan dari berbagai program, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa.

“Kita mengharapkan program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” kata Helmi.

Namun, kata Helmi, bantuan dari pemerintah belum ada yang turun hingga saat ini.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.

Baca juga: Kasus-kasus Kebohongan Pasien Corona di Sejumlah Daerah, Dilakukan Kuli Bangunan dan Petugas Medis Terinfeksi

psphotograph Ilustrasi uang

Upayakan bisa merata

Melalui berbagai program, Asisten Daerah (Asda) I Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana merasa yakin bahwa jumlah 450.000 KK tersebut bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Namun, hal tersebut bisa dilakukan asalkan dipastikan tak ada penerima bantuan ganda.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Nantinya, bantuan tunai dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan meng-cover 310.000 KK.

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” kata Nurdin.

Lalu ada pula bantuan provinsi, yaitu penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima yang diambil dari data non-DTKS.

“Yang dari data DTKS, ada 47.000 KK, non-DTKS ada 61.000 KK yang akan menerima program bantuan provinsi,” kata dia.

Dari Kementerian Sosial pun akan memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada sekitar satu juta KK. Khusus di Garut diperkirakan ada 50.000 KK.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Garut, Ari Maulana Karang | Editor : Abba Gabrillin)