Sejumlah Kades Tidak Mau Jadi Penyalur Bantuan Tunai, Ini Alasannya

GARUT, KOMPAS.com – Bupati Garut Rudy Gunawan mendapat laporan bahwa ada beberapa kepala desa yang tidak mau menyalurkan program bantuan tunai.

Menurut Rudy, kepala desa menolak menjadi penyalur yang disalurkan pemerintah karena takut terjadi konflik di masyarakat.

“BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Beli Masker Rp 4 Juta di Facebook, Malah Dikirim Lampu Bekas

Rudy mengatakan, pemerintah desa sepertinya khawatir ada warga yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga akhirnya mengundang protes.

Untuk itu, para kepala desa meminta agar program bantuan atau BLT bisa dibagikan secara merata ke masyarakat.

Misalnya, dengan jumlah bantuan yang dikurangi, namun bisa diberikan ke lebih banyak orang.

“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Baca juga: Pasien Positif Corona Berusia 72 Tahun Berhasil Sembuh

Rudy mengatakan, saat ini Pemkab Garut sedang menghitung anggaran untuk program-program penanganan Covid-19.

“Di satu sisi kita harus refocusing untuk Covid-19, di sisi lain harus ada efisiensi hingga mencapai Rp 340 miliar dana dari pusat ditarik,” kata Rudy.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, adanya desa-desa yang menolak menyalurkan program BLT karena sampai saat ini semua program bantuan dari pemerintah belum ada yang turun.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.