Bupati PPU Hentikan Operasi Tambang Batu Bara Ilegal di Lokasi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 14/04/2020, 20:59 WIB
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancara awak media di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONBupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancara awak media di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (2/9/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud menghentikan operasi salah satu perusahaan tambang batu bara di Kecamatan Sepaku, wilayah yang ditunjuk sebagai ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, akhir Maret 2020.

Perusahaan itu beroperasi kawasan Gunung Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku.

“Kalau enggak punya izin artinya ilegal toh. Dan saya tidak memberi dan merekomendasikan untuk penambangan di wilayah tersebut,” ungkap Abdul Gafur Masum yang akrab disapa AGM saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).
Baca juga: Usut Tambang Ilegal di Waduk Samboja Kaltim, Polisi Periksa 4 Saksi

Selanjutnya, kata AGM, perusahaan yang beraktivitas ilegal itu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhir Maret lalu Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, PPU sudah melakukan penyegelan lokasi dan alat berat milik perusahaan tersebut.

Meski demikian, Bupati PPU melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor 754/2020/DPMPTSP meminta perusahaan mengklarifikasi perizinannya selama 30 hari ke depan. Jika tak bisa menunjkukan semua izin-izin operasi tersebut, maka ditutup.

Baca juga: Jadi Tersangka karena Tertibkan Tambang Ilegal, Pol PP Dapat Simpati ASN Babel

Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra mengatakan perusahaan yang ditutup Pemkab PPU tak terdata di Dinas ESDM Kaltim.

“Iya, mereka (Pemkab PPU) sudah konfirmasi ke sini. Kami sampai melalui surat bahwa nama perusahaan seperti yang disebutkan tak terdata di sini,” ungkap Azwar saat dihubungi Kompas.com terpisah.

Azwar mengatakan, saat penyerahan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dari kabupaten dan kota ke Pemprov Kaltim 2015 lalu, IUP atas nama PT. Putra Kajang Tana Towa (PKTT) tidak ada.

“Jadi di data kami memang tidak IUP atas nama PT. Putra Kajang Tana Towa (PKTT),” jelas Azwar.

Karena itu, apabila ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin maka dianggap ilegal. Saat ini total IUP yang ada di Dinas ESDM 1.404 di seluruh Kaltim.

Setelah itu dilakukan evaluasi dan klarifikasi berdasarkan clean dan clear (CnC) ada yang terkoreksi sehingga semakin berkurang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X