Bupati PPU Hentikan Operasi Tambang Batu Bara Ilegal di Lokasi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 14/04/2020, 20:59 WIB
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancara awak media di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONBupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancara awak media di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (2/9/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud menghentikan operasi salah satu perusahaan tambang batu bara di Kecamatan Sepaku, wilayah yang ditunjuk sebagai ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, akhir Maret 2020.

Perusahaan itu beroperasi kawasan Gunung Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku.

“Kalau enggak punya izin artinya ilegal toh. Dan saya tidak memberi dan merekomendasikan untuk penambangan di wilayah tersebut,” ungkap Abdul Gafur Masum yang akrab disapa AGM saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).
Baca juga: Usut Tambang Ilegal di Waduk Samboja Kaltim, Polisi Periksa 4 Saksi

Selanjutnya, kata AGM, perusahaan yang beraktivitas ilegal itu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhir Maret lalu Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, PPU sudah melakukan penyegelan lokasi dan alat berat milik perusahaan tersebut.

Meski demikian, Bupati PPU melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor 754/2020/DPMPTSP meminta perusahaan mengklarifikasi perizinannya selama 30 hari ke depan. Jika tak bisa menunjkukan semua izin-izin operasi tersebut, maka ditutup.

Baca juga: Jadi Tersangka karena Tertibkan Tambang Ilegal, Pol PP Dapat Simpati ASN Babel

Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra mengatakan perusahaan yang ditutup Pemkab PPU tak terdata di Dinas ESDM Kaltim.

“Iya, mereka (Pemkab PPU) sudah konfirmasi ke sini. Kami sampai melalui surat bahwa nama perusahaan seperti yang disebutkan tak terdata di sini,” ungkap Azwar saat dihubungi Kompas.com terpisah.

Azwar mengatakan, saat penyerahan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dari kabupaten dan kota ke Pemprov Kaltim 2015 lalu, IUP atas nama PT. Putra Kajang Tana Towa (PKTT) tidak ada.

“Jadi di data kami memang tidak IUP atas nama PT. Putra Kajang Tana Towa (PKTT),” jelas Azwar.

Karena itu, apabila ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin maka dianggap ilegal. Saat ini total IUP yang ada di Dinas ESDM 1.404 di seluruh Kaltim.

Setelah itu dilakukan evaluasi dan klarifikasi berdasarkan clean dan clear (CnC) ada yang terkoreksi sehingga semakin berkurang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kereta Api Pariwisata Kembali Dioperasikan, Perhatikan Ketentuannya

Kereta Api Pariwisata Kembali Dioperasikan, Perhatikan Ketentuannya

Regional
Kala 'Punakawan' Beraksi di Solo, Ajak Warga Tak Golput

Kala "Punakawan" Beraksi di Solo, Ajak Warga Tak Golput

Regional
Tak Punya 'Smartphone', Siswa SMP Ini Belajar Sendirian di Lab Komputer Sekolah

Tak Punya "Smartphone", Siswa SMP Ini Belajar Sendirian di Lab Komputer Sekolah

Regional
Speedboat Terseret ke Bawah Tongkang Batu Bara, 5 Penumpang Hilang

Speedboat Terseret ke Bawah Tongkang Batu Bara, 5 Penumpang Hilang

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 5 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 5 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 5 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 5 Agustus 2020

Regional
Nekat Daki Gunung Slamet Saat Status Waspada, Bapak dan Anak Ini 'Di-blacklist'

Nekat Daki Gunung Slamet Saat Status Waspada, Bapak dan Anak Ini "Di-blacklist"

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Agustus 2020

Regional
3 Pria Mengaku Polisi Berpangkat AKBP dan Peras Anggota DPRD

3 Pria Mengaku Polisi Berpangkat AKBP dan Peras Anggota DPRD

Regional
Cegah Klaster Perkantoran, ASN Pemkot Ambon Wajib Tes Swab Setiap Bulan

Cegah Klaster Perkantoran, ASN Pemkot Ambon Wajib Tes Swab Setiap Bulan

Regional
Tjahjo Kumolo: Cornelis Lay Sosok yang Konsisten di Dunia Intelektual

Tjahjo Kumolo: Cornelis Lay Sosok yang Konsisten di Dunia Intelektual

Regional
Khawatir Tertular Covid-19, Bupati Polewali Mandar Berkantor di Tempat Terbuka

Khawatir Tertular Covid-19, Bupati Polewali Mandar Berkantor di Tempat Terbuka

Regional
Mahasiswa Unair Pelaku Fetish Kain Jarik di-DO, Langgar Etik dan Coreng Nama Kampus

Mahasiswa Unair Pelaku Fetish Kain Jarik di-DO, Langgar Etik dan Coreng Nama Kampus

Regional
Masih Zona Merah, Sekolah di Malang Akan Dibuka untuk Simulasi

Masih Zona Merah, Sekolah di Malang Akan Dibuka untuk Simulasi

Regional
Penumpang 1 Pesawat dengan Warga Jombang yang Positif Covid-19 Diminta Melapor ke Dinkes Pontianak

Penumpang 1 Pesawat dengan Warga Jombang yang Positif Covid-19 Diminta Melapor ke Dinkes Pontianak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X