Bupati Bogor Sebut PSBB Diprioritaskan di 11 Kecamatan Zona Merah

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, saat ini masih menyusun peraturan bupati (perbup) untuk menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020) mendatang.

Perbup itu disusun setelah Menteri Kesehatan (Kemenkes) menyetujui usulan Pemkab Bogor untuk menerapkan status PSBB guna memutus mata rantai virus Covid-19.

Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa status PSBB akan diterapkan di 11 kecamatan mulai Rabu dini hari menyusul dengan Perbupnya.

"Perbupnya sedang dirancang dan dipersiapkan, jadi kami harapkan akan cepat selesai," ucap Ade, usai mengikuti rapat video konferensi lima kepala daerah bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Pendopo Cibinong, Minggu (12/3/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil: PSBB di Bogor, Depok, Bekasi Dimulai 15 April Selama Dua Pekan

Ade mengatakan, PSBB tersebut akan diberlakukan di 11 kecamatan yang berstatus zona merah persebaran virus corona.

Persebaran virus corona di zona merah itu yakni, Kecamatan Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri, Parung Panjang, Cileungsi, Ciomas, Jonggol, Ciampea, Citeureup, Kemang dan Ciseeng.

Kemudian, ada 29 kecamatan non zona merah yang tidak masuk prioritas, sehingga nantinya akan menyesuaikan PSBB secara mandiri.

Menurutnya, status PSSB di Kabupaten Bogor tak akan jauh berbeda dengan DKI Jakarta yang sudah lebih dahulu memberlakukan pembatasan.

Hanya saja, kata dia, aturan secara teknis agak dilematis dan berbeda dengan wilayah lain.

"Prioritas skala besar hanya di 11 kecamatan dan sisanya ada 29 kecamatan akan menyesuaikan, karena kan sudah ada wajib lapor desa, RW/RT itu terus berjalan sambil dipantau lebih intensif dengan adanya PSBB ini," ungkap dia.

"Jika diterapkan secara keseluruhan karena banyak kendala seperti luas wilayah, ratusan akses pintu masuk sangat banyak dan di antaranya petugas kami juga tidak mungkin tersebar di 40 kecamatan," imbuh Ade.

Untuk mengurangi resiko dampak ekonomi yang ditimbulkan, pihaknya akan menurunkan bantuan jaring pengaman sosial yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi.

Baca juga: PSBB Bogor, Depok, Bekasi, Ridwan Kamil Jelaskan Sumber Bantuan Warga

Namun, kata dia, sampai saat ini masih ada kesulitan dalam pendataan jumlahnya karena yang terdampak sangat banyak.

"Kendala tentu semua wilayah mempunyai potensi masalah, kami kendalanya yaitu wilayah yang sangat luas, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan hidup orang yang masih tergolong miskin dan kehilangan pekerjaan, lalu banyak juga perusahaan, buruh pabrik yang harus diperhatikan," beber dia.

Kesiapan lainnya, saat ini Pemkab Bogor juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan.