Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/04/2020, 06:10 WIB

KOMPAS.com- Wabah corona berimbas pada lesunya kegiatan perekonomian.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan karyawan dirumahkan tanpa upah terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Di Bali, sekitar 400 pekerja di-PHK, sedangkan 17.000 orang karyawan dirumahkan.

Sedangkan di DKI Jakarta, 162.416 pekerja melapor dirumahkan dan di-PHK.

Baca juga: Hari Ini, Tahap 2 Pendaftaran Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Dibuka

Hal tersebut juga terjadi di wilayah lainnya di Tanah Air.

Dikutip dari keterangan resminya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, para pekerja yang terdampak langsung dari kejadian luar biasa Covid-19 dapat mendaftar untuk mendapatkan kartu pra kerja.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami berharap progaram ini dapat membantu daya beli pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan mata pencaharian," kata Airlangga.

Berikut kasus karyawan dirumahkan dan PHK di tengah pandemi corona di berbagai daerah:

Baca juga: Kena PHK dan Dirumahkan karena Imbas Covid-19? Ini Cara Daftar untuk Dapat Insentif

1. Kalimantan Tengah

Seorang karyawanscyther5 Seorang karyawan
Pengurangan pekerja hingga PHK terjadi di Kalimantan Tengah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan mengemukakan, langkah ini merupakan buntut dari penyebaran virus corona atau Covid-19.

Melansir Antara, sebanyak 848 pekerja dari 18 perusahaan di Kalimantan Tengah dirumahkan sementara waktu hingga di-PHK.

"Kami masih menunggu perkembangan terbaru data pekerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan," kata Syahril, seperti dikutip Antara.

Ia meminta perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan pekerja memberi informasi.

Tujuannya, data pekerja terimbas corona akan diajukan untuk kartu prakerja ke pemerintah pusat.

"Kami meminta semua perusahaan melapor ke Disnakertrans Kalteng atau kabupaten/kota setempat. Kami minta segera, agar data pekerja Kalteng yang di PHK maupun dirumahkan lengkap," tutur dia.

Baca juga: Pemprov DKI Perpanjang Pendaftaran Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

2. Bali

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda menjelaskan, berdasarkan data sementara, sebanyak 17.000 pekerja formal dirumahkan selama pandemi corona.

Sedangkan sebanyak 400 pekerja di-PHK.

Para pekerja tersebut, kata dia, berasal dari sektor pariwisata seperti hotel serta restoran.

Pemerintah Bali saat ini terus melakukan pendataan terhadap para pekerja yang terimbas wabah corona.

"Kami masih terus verifikasi data dari Kabupaten dan Kota di seluruh Bali," kata dia.

Arda mengatakan, para pekerja formal yang terdampak pandemi corona akan menerima kartu prakerja.

Pemilik kartu akan mendapat uang intensif Rp 600.000,00 selama empat bulan. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

"Diikutkan pelatihan secara online yang biayanya sekitar Rp 1 juta ditanggung oleh pemerintah pusat," kata Arda.

Baca juga: Pengusaha di Jateng Diminta Tak PHK Buruh, Ganjar: Bicarakan Secara Internal

3. Jawa Barat

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)TOTO SIHONO Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mendata, setidaknya ada ribuan buruh yang diputus kontrak kerjanya hingga 5 April 2019.

Laporan tersebut tertuang dalam surat bernomor 560/1533/Disnakertrans yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Teanaga Kerja.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar M Ade mengemukakan, hasil verifikasi sementara, 1.476 perusahaan terdampak Covid-19, jumlah buruh yang terdampak 53.465.

Adapun rinciannya, 34.365 buruh diliburkan, 14.053 buruh dirumahkan dan 5.047 di-PHK.

"Itu masih data sementara, karena pengumpulan data masih berjalan di daerah," kata dia.

Semenjak mewabahnya corona, perusahaan melaporkan penurunan produktivitas, kesulitan bahan baku hingga pembatalan pesanan.

"Perusahaan juga kesulitan dalam pendistribusian produk, kesulitan spare part, mesin produksi dan penurunan omzet," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Kartu Pra-Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK akibat Covid-19

 

Ilustrasi kerjaDragonImages Ilustrasi kerja
4. Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebanyak 1.923 pekerja di Jatim di-PHK.

Sedangkan 16.086 pekerja di Jawa Timur dirumahkan.

Ia melanjutkan, jumlah tersebut adalah pekerja dari 29 perusahaan di Jatim.

"Dari 29 itu, di antaranya ada satu di Banyuwangi, 3 di Gresik, satu di Ngawi, dua di Blitar dan satu di Kota Batu. Sektornya kebanyakan bervariasi terutama perhotelan dan pariwisata," kata dia, dikutip dari Surya.co.id.

Mereka yang dirumahkan ada yang masih mendapatkan gaji meski dalam kondisi tak utuh.

Ada pula yang sama sekali tidak mendapat gaji lantaran perusahaan tidak beroperasi.

Pekerja yang di-PHK akan didata agar bisa diprioritaskan masuk ke dalam program pra kerja dari pemerintah pusat.

Pemprov Jatim juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak.

Baca juga: Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

5. Jambi

Ilustrasi PHKDok. Jobplanet Ilustrasi PHK
Dinas Tenaga Kerja Koperasi (Disnakerkop) dan UMKM Kota Jambi mencatat, 749 karyawan dirumahkan akibat terpukulnya dunia usaha karena pandemi corona.

Kabid Hubungan Industri Disnakerkop dan UMKM Kota Jambi Ramayanti menjelaskn, ratusan karywan itu terdiri dari beberapa sektor usaha.

Namun jumlah tersebut masih bisa bertambah, lantaran belum semua perusahaan yang merumahkan karyawan melapor.

"Kalau secara lisan sudah kami sampaikan ke-90 perusahaan di Kota Jambi jika ada karyawan yang dirumahkan silakan dilaporkan," kata dia dilansir dari Tribun Jambi.

Ramayani menjelaskan, karyawan yang dirumahkan masih mendapatkan 50 persen gaji.

Tetapi tak sedikit pula perusahaan yang tak lagi mampu membayar gaji karyawan.

"Karena logikanya saja, kalau perusahaan sudah tidak beroperasi maka akan membayar gaji karyawan dari mana," kata dia.

Baca juga: BPJamsostek Akan Jamin Pekerja yang Kena PHK

 

Ilustrasi JakartaThinkstock Ilustrasi Jakarta
6. DKI Jakarta

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sebantak 162.416 pekerja telah melapor di-PHK dan dirumahkan.

Ratusan ribu pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan.

Andri mengemukakan, rinciannya 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK.

Sedangkan 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah.

Dinas Tenaga Kerja akan melaporkan data itu ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Data itu nantinya akan diverifikasi pemerintah pusat untuk diberikan insentif melalui program Kartu Prakerja pada para pekerja.

"Kami langsung akan melaporkan ke kementerian," kata Andri.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Imam Rosidin, Dendi Ramdhani, Nursita Sari | Editor: Abba Gabrilin, Dheri Agriesta, David Oliver Purba, Irfan Maulana), Antara, Tribun Jambi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.