Gunakan Peta Persebaran Covid-19, Jabar Rencanakan Terapkan PSBB

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tengah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat.

Kebijakan ini didasarkan pada peta persebaran dan data argumentasi yang diterima dari daerah kabupaten dan kota.

“Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima (dari daerah),” ucap Ridwan Kamil usai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (6/4/2020).

Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan data dan hasil tes rapid diagnostic test (RDT).

Baca juga: Ridwan Kamil: 4 Institusi Kenegaraan di Jabar Terindikasi Positif Corona

Saat ini Pemprov Jabar masih menunggu hasil dan data lengkap dari daerah dan dinas terkait untuk melihat peta sebaran dan pola-pola baru yang ada.

“Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk itu Kang Emil mengingatkan kepala daerah agar segera melaporkan hasil tes masif di masing-masing kabupaten atau kota.

Baca juga: Penerapan PSBB, Ridwan Kamil Ingin Kompak dengan Anies

“Saya imbau kepala daerah untuk mengecek ke dinas kesehatan (Dinkes) masing-masing, melaporkan (ke Pemda Provinsi Jabar) secepatnya.” ujar Kang Emil

Kang Emil menyatakan semakin cepat data yang masuk, maka semakin mudah dalam melakukan pemetaan Covid-19 dengan pola terkini.

Arsitek yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan rencana PSBB di Jabar akan memprioritaskan wilayah yang berbatasan langsung dengan  DKI Jakarta.

Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

“Urusan PSBB, (Pemda Provinsi Jabar) mendahulukan (daerah) yang nempel Jakarta dulu, karena apapun yang Jakarta lakukan kita harus satu frekuensi. Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus satu keputusan,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Kang Emil, Pemprov Jabar sepakat meningkatkan social distancing atau physical distancing di daerah dengan memberlakukan jam malam.

Terkait rencana itu, Ridwan Kamil mengatakan, hal tersebut telah disetujui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar.

“Kita menyepakati agar merencanakan jam malam. Kami mengarahkan kepada kabupaten atau kota untuk segera mengupaya perlakuan jam malam,” ujar Ridwan Kamil.