Akibat Pandemik Corona, Muncul Wacana Penundaan PON, Ini Tanggapan Wagub Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Masalah Pandemik virus corona yang sedang melanda Indonesia dan banyak negera lainnya memunculkan wacana penundaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Provinsi Papua.

PON 2020 rencananya akan dimulai pada 20 oktober 2020 mendatang.

Mersepon wacana tersebut, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengaku, siap menjalankan apapun keputusan pemerintah pusat terkait wacana tersebut.

"PON itu kebetulan Papua sebagai tuan rumah, PON itu gawenya (kegiatan) negara, kebetulan mereka kasih kepercayaan kepada Papua, jadi kami tergantung negara, kalau mau dilanjutkan silakan, ditunda silakan, tidak masalah itu tergantung negara saja," ujar Klemen, di Jayapura, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Wapres: Kemungkinan Besar PON Ditunda jika Wabah Corona Masih Mengancam

Ia menegaskan, selama belum ada keputusan dari pemerintah pusat yang akab merubah jadwal pelaksanaan PON, maka Papua akan terus bersiap.

Menurut Klemen, hingga kini, proses pembangunan venue terus berjalan meski pemerintah tengah memberlakukan pembatasan sosial.

"Yang penting kami Papua siap, vanue yang dibangun oleh APBD Provinsi Maret itu 100 persen selesai, vanue-vanue yang dibangun oleh APBN itu juni selesai, tetapi dengan situasi ini mungkin agak molor sedikit," kata dia.

Klemen meyakini, bila saat ini pemerintah tengah berupaya menangani pandemik corona sehingga apapun agenda nasional bisa saja ditunda bahkan dibatalkan.

Baca juga: Covid-19 Mewabah, Pemerintah Belum Berencana Tunda PON XX Papua

"Saya rasa pemerintah pusat akan melihat dengan bijaksana, dan terbaik buat PON ini yang menyangkut hajat semua orang. Tuan rumah selalu siap, jika negara bilang kita mundur sampai Maret 2021 kita tidak ada masalah, mundur lagi tidak masalah," kata Klemen.

Hingga Senin (6/4/2020), jumlah kasus positif corona di Papua mencapai 26 kasus.

Dari jumlah tersebut, 2 meninggal dunia dan 5 pasien dinyatakan sembuh.

Kemudian ada 3.498 orang dalam pemantauan (ODP) dan 45 pasien dalam pengawasan (PDP).