Pemprov Jatim Siapkan 21.000 Ton Beras Bantu Warga Tak Mampu Terdampak Pandemi Covid-19

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan social safety net berupa kebutuhan pokok untuk warga tak mampu yang terdampak pandemi virus corona di Jatim.

Bantauan sosial ini akan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan juga uang tunai.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jawa Timur Hadi Sulistyo mengatakan, kebutuhan beras untuk social safety net mencapai 21.000 ton.

“Untuk kebutuhan beras guna memberikan bantuan yang terdampak ini mencapai 21.000 ton untuk bantuan terdampak. Tapi untuk langkah selanjutnya kita sedang menyiapkan untuk penyediaannya,” kata Hadi Sulistyo seperti dikutip dari Surya, Senin (6/4/2020).

Baca juga: UPDATE: 40 Pasien Positif Corona Sembuh di Jatim, Tambahan 2 dari Surabaya

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Jatim memiliki suplai yang cukup. Terlebih saat ini Jatim tengah dalam kondisi surplus beras.

Hingga bulan Juni mendatang, Jatim surplus sebagai 2,3 juta ton beras.

“Kita surplus sampai Juni nanti sekitar 2,3 juta ton. Untuk antisipasi Lebaran pun Insya Allah aman. Karena selain untuk konsumsi, kita juga kan menyuplai ke provinsi lain,” ujar Hadi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.

Total, ada Rp 2,384 trilliun yang sudah disiapkan Pemprov Jawa Timur hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah Covid-19.

Dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19.

Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.

Alokasi anggaran Rp 2,384 trilliun untuk penanganan Covid-19 di Jatim ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

“Di kita saat ini teralokasikan Rp 2,384 trilliun untuk penanganan Covid-19 baik untuk promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi. Angka alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita,” terang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Ditemukan 21 Klaster Penyebaran Virus Corona di Jatim, Pelatihan Petugas Haji Terbesar

Wanita yang juga mantan Menteri Sosial ini menyontohkan, anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial guna mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai.

Dikatakan Khofifah, Pemprov Jawa Timur sudah melakukan penghitungan bagi masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantalan sosial.

Dasar penerima bantalan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemprov telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS.

“Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang ada di kepulauan, mereka tidak bisa menjual ikan. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata Khofifah.

Maka rencananya Pemprov Jatim akan mengcover masyarakat di kepulauan tersebut dan menyentuhnya dengan bantuan sosial.

Selain itu, juga para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari Pemerintah Pusat juga akan menjadi sasaran penerima bantuan sosial.

Kemudian, masyarakat yang merantau dan mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan diberikan bantuan dari Pemprov Jatim.

“Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK yang terdampak Covid-19.

Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut, yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

“Ini yang tadi kami bahas urunannya dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini kemarin kan menambah dari 2,8 juta KK ditambah 1,040 juta untuk BPNT. Nah Pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” tutur Gubernur Khofifah.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul: Pemprov Jatim Siapkan 21.000 Ton Beras untuk Warga Tak Mampu yang Terdampak Corona,