Selama Pandemi Corona, 24.551 Warga di Kota Tegal Bakal Terima Bantuan

TEGAL, KOMPAS.com - Pemkot Tegal, Jawa Tengah, mengusulkan sedikitnya 24.551 warga terdampak termasuk pasien dan tenaga medis menerima bantuan langsung di tengah pandemi corona (Covid-19).

Usulan tersebut dipaparkan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat rapat bersama DPRD Kota Tegal, di Ruang Komisi I DPRD Kota Tegal, Senin (6/4/2020).

Dedy mengemukakan, Pemkot Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27,5 miliar untuk penanganan corona.

Baca juga: Dalam 2 Hari, 3 PDP Virus Corona di Kota Tegal Meninggal Dunia

Dengan rincian, anggaran darurat bencana Rp 2 miliar, kas giro Rp 15 miliar, relokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rp 10 miliar, serta sumbangan ASN Rp 500 juta.

"Harapannya 15 April ini sudah bisa realisasi. Untuk membantu warga terdampak. Dengan menyiapkan jejaring sosial, ada sejumlah prioritas yang akan kita bantu," tuturnya.

Selain untuk memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana medis selama penanggulangan corona.

Baca juga: Imbas Corona, Ratusan Pekerja di Tegal Dirumahkan Tanpa Diberi Kompensasi

Dedy mengusulkan salah satu penerima bantuan tersebut yakni 14.111 warga miskin dan 558 pedagang kaki lima (PKL).

"Dengan waktu yang terus berjalan ini warga harus segera dibantu. Saya yakin ekonomi warga sedang sangat terpuruk. Sehingga yang prioritas segera bisa dibantu," pungkas Dedy.

Sementar itu, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Tegal untuk bisa menghitung ulang anggaran tersebut.

Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk menangani wabah corona diprediksi melebihi Rp 27,5 miliar.

"DPRD belum sepenuhnya setuju. Kalau ternyata kebutuhan anggaranya lebih besar dari itu bagaimana? Kami berharap ada relokasi anggaran dari Pemkot Tegal untuk ini," kata dia.

Menurut dia, Pemkot Tegal bisa menambahkan anggaran dari sejumlah kegiatan yang tak terlaksana hingga Mei 2020.

Selain itu, perlu ada tambahan dari relokasi anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk mengambil anggaran rapat dan kunjungan kerja DPRD dalam beberapa bulan ke depan.

Nantinya, kata dia, Pemkot Tegal bisa kembali menghitung ulang dan merapatkan kembali bersama DPRD sebelum direalisasikan.

"Belum para pekerja yang telah dirumahkan tanpa diberikan kompensasi oleh perusahaan. insentif tenaga medis, kalau bisa ditambah jangan Rp 200.000 per bulan. Mereka garda terdepan yang sangat berisiko langsung bersentuhan dengan pasien," pungkasnya.