DPRD Jabar Khawatir Bantuan Dampak Corona Rp 5 Triliun Tak Tepat Sasaran

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih teliti dalam mendata calon penerima bantuan keuangan dan pangan untuk keluarga rawan miskin baru yang terdampak wabah virus corona.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menilai, hingga saat ini Gugus Tugas Covid-19 yang dibuat Pemprov Jawa Barat belum maksimal.

Ia khawatir dengan kondisi demikian, anggaran sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang telah disepakati malah jadi salah sasaran.

"Karena walaupun gubernur pengen cepat-cepat aksi, tapi pada kenyataannya sejauh pengawasan kami, birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Jabar bekerja begitu lamban dan bertele-tele," kata Rahmat dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Salurkan Bantuan Jack Ma, Pemprov Jabar Distribusikan 16.963 APD

Rahmat pun meminta pertambahan waktu hingga beberapa hari ke depan untuk memastikan validasi data calon penerima bantuan tingkat kabupaten kota.

Untuk urusan data calon penerima, lanjut dia, DPRD Jabar mengimbau semua pihak untuk membantu warga miskin baru di luar penerima PKH dan BPNT.

Sesuai kriteria program, warga miskin baru adalah para sepuh atau lansia, orang terkena PHK, serta pengangguran akibat merebaknya wabah virus corona.

"Jadi, orang miskin baru itu bukan hanya penerima PKH dan BPNT saja. Awas, jangan sampai salah sasaran," tuturnya.

Rahmat menambahkan, kriteria warga miskin baru itu telah dibahas dan disepakati bersama jajaran Pemprov Jawa Barat dalam forum rapat di Gedung Sate pada 26 Maret 2020.

Kemudian ditegaskan kembali dalam rapat konsultasi di ruangan Paripurna DPRD Jabar tanggal 1 April 2020.

"Selain itu saya juga sudah meminta Apdesi untuk mencegah meluasnya peredaraan Covid-19 supaya rapid test dilakukan berbasis desa atau kelurahan, karena para kades merasa resah dalam menghadapi urusan ini. Bidang kesehatan, bantuan alat pengaman diri (APD), dan data calon penerima program jaring pengaman sosial harus terus diperbaiki mengingat masih mungkin terjadinya data yang tidak valid karena tumpang-tindih nya pendataan bahkan banyak orang sudah meninggal masih ada dalam data" ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan (GTTP) Covid-19 Provinsi Jawa Barat,  Daud Ahmad menegaskan, pihaknya memiliki kekhawatiran yang sama jika penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran.

Baca juga: Ini Kriteria Warga Jabar yang Akan Dapat Bantuan Selama Wabah Corona

Agar mendapatkan data calon penerima yang benar-benar valid, ia mengatakan jajaran GTPP Covid-19 Jawa Barat nyaris tidak berhenti bekerja sekalipun pada hari libur.

"Bahkan Sabtu Minggu juga bekerja, termasuk menyisir daftar calon penerima. Jangan sampai ada yang dobel menerima bantuan, sementara ada juga masyarakat yang sama sekali tidak menerima. Semangat kita sudah sama, kita berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dengan seadil-adilnya," tuturnya.

Untuk memverifikasi jutaan calon penerima bantuan, lanjut Daud, bukanlah pekerjaan mudah.

Untuk itu, pihaknya mengaku butuh waktu yang cukup untuk memastikan data tersebut benar-benar valid agar tidak salah sasaran.

"Kami pun berusaha berinovasi dengan membuat aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan," tandas Daud.