Dukung Belajar "Online", Komisi X DPR Minta Pemerintah Perkuat Jaringan Internet

BANDUNG, KOMPAS.com - Penyebaran wabah corona atau Covid-19 berdampak pada berkurangnya kegiatan belajar mengajar dengan interaksi langsung di dalam kelas di sekolah-sekolah.

Saat ini, wabah memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

Wabah Covid-19 pun hingga saat ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat jaringan internet untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring.

“Saat ini berbagai platform pembelajaran jarak jauh seperti Sekolahmu, Quipper School, Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar, dan Rumah Belajar menyediakan layanan gratis. Itikad baik ini harus disambut oleh pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarananya termasuk penguatan jaringan internet,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Masa Belajar di Rumah Siswa Palembang Diperpanjang hingga 25 April

Hari ini Komisi X menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Syaiful Huda dan diikuti 31 anggota Komisi X bersama Kepala Pusdatin Kemendikbud Gogot Suharwoto.

Selain itu, rapat tersebut juga diikuti oleh beberapa perwakilan dari platform aplikasi pembelajaran online seperti  Najeela Shihab (Sekolahmu), Rohan Monga (CEO Zenius), Iman Usman (Ruang Guru), Fernando Uffie (Kelas Pintar), dan Hanani Faiza (Quipper School).

Dalam rapat tersebut, Huda menjelaskan di tengah penyebaran wabah yang bisa membahayakan peserta didik, pembelajaran daring menjadi alternatif utama.

Menurut dia, kehadiran aplikasi pembelajaran jarak jauh akan sangat membantu peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan berkualitas meski tidak ke sekolah.

“Platform pembelajaran jarak jauh mempunyai pengalaman panjang dalam menyediakan konten dan metode belajar secara daring. Kehadiran mereka bisa membantu guru dan orang tua siswa untuk menyediakan fasilitas belajar yang menarik dan berkualitas bagi para siswa,” bebernya.

Kendati demikian, Huda menilai, pembelajaran daring secara umum masih belum familiar di lingkungan pendidikan di Indonesia.

Kondisi ini bisa terlihat saat terjadi wabah Covid-19 tidak semua para pihak pendidikan siap dengan sistem belajar daring.

“Memang banyak hal yang membuat kita tidak familiar dengan sistem belajar daring. Masalahnya ada pada jaringan internet yang belum merata, sarana teknologi informasi yang belum memadai, hingga kesan jika belajar daring itu pasti mahal,” katanya.

Huda berharap sistem belajar daring harus mulai sejajar dengan kegiatan belajar luar jaringan (luring).

Baca juga: Banten Perpanjang Masa Belajar di Rumah SMA dan SMK hingga 1 Juni 2020

Sehingga, penyediaan jaringan internet dan sarana teknologi informasi harus merata hingga di Kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar, (3T) Indonesia.

“Kami mendorong Kemendikbud untuk mengkaji penyelenggaraan belajar daring dijadikan sebagai pendukung terhadap system Pendidikan di Indonesia, sehingga nantinya anak-anak kita belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu,” katanya.

Politikus PKB juga mendesak pemerintah pada masa peserta didik belajar di rumah karena Covid-19 untuk memanfaatkan TVRI dan RRI demi menguatkan sistem belajar daring.

Menurut Huda, TVRI dan RRI perlu menyediakan program-program pendidikan sesuai dengan kurikulum maupun program pendidikan yang mengedepankan kecakapan hidup.

“Momentum pandemi Covid-19 ini agar digunakan secara optimal untuk melakukan perubahan sistem pendidikan nasional yang proses maupun hasilnya mampu memenuhi tantangan zaman menuju kemajuan bangsa Indonesia,” tandasnya.