Cegah Corona, 197 Warga Binaan di Kepri Bebas Bersyarat dan Dipantau via "Online"

Kompas.com - 03/04/2020, 09:18 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)

TANJUNGPINAG, KOMPAS.com - Sebanyak 197 warga binaan (WB) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), hingga saat ini, Jumat (3/4/2020) sudah 197 dibebaskan.

Pembebasan bersyarat ratusan tahanan ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 01.04.04 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang ditandatangani Kementerian hukum dan HAM Yosana Laoly.

Baca juga: Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Kepala Kanwil Hukum dan HAM provinsi Kepri, melalui Humas dan Penerangan Hukum, Rinto Gunawan mengatakan, hingga hari ini, Jumat (3/4/2020), seluruh rutan dan lapas di Kepri membebasakan 197 warga binaan dengan pemberian asimilasi.

Angka itu tersebar di 8 lapas dan rumah tahanan yang ada di Kepri, yakni Lapas Kelas IIA Tanjungpinang sebanyak 46 orang, Lapas kelas IIA Batam 24 orang, Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang 19 orang dan LPKA Kelas II Batam 25 Orang.

Kemudian LPP Kelas IIB Batam empat orang, Lapas Kelas III Dabo Singkep (Belum mengajukan Nama), Rutan kelas IA Tanjungpinang 31 orang, Rutan Kelas IIA Batam 24 orang serta Rutan kelas IIB Karimun 24 orang, sehingga total keseluruhannya sebanyak 197 orang.

“Pembebasan ini sebenarnya berkaitan dengan pemberian asimilasi bagi warga binaan yang sudah menjalani setengah dari masa hukumannya di lapas dan rutan. Semua warga binaan itu diberi asimilasi dan dibebaskan dari rutan dan lapas, hingga berada di rumah masing-masing dan tidak perlu lagi ke lapas maupun rutan,” kata Rinto melalui pesan WhatsApp, Jumat (3/4/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani dua pertiga masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana.

Sementara untuk pidana anak telah menjalani setengah masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang.

Syarat untuk bebas melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani sepertiga masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani setengah masa pidana.

Dalam pengurusan administrasi asimilasi serta pembebasan bersyarat (PB), warga binaan juga tidak perlu lagi ke lapas atau rutan, tetapi cukup dilakukan secara online.

Bahkan mengenai pemantauan dan pengawasan pada warga binaan yang dibebaskan, akan dilakukan pihak Balai Pemasayarakatan (Bapas) baik secara online ataupun laporan fisik secara berkala ke rumah atau yang dibuat oleh masing-masing warga binaan.

“Dalam pembebasan dan pemberian asimilasi ini, warga binaan juga diminta membuat surat pernyataan yang dibuat di lapas dan rutan tentang di rumah dan alamat mana mereka akan tinggal serta jaminan dari pihak keluarganya, sehingga pihak Bapas mudah melakukan pengontrolan,” papar Rinto.

Baca juga: Cegah Corona, Puluhan Narapidana Lapas Kendal Bebas Bersyarat

Lebih jauh Rinto mengatakan, pemberiaan asimilasi pembebasan bersyarat ini hanya berlaku pada warga binaan tindak pidana umum.

Sementara warga binaan dengan kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba yang pidana putusannya di atas lima tahun, dan illegal fishing serta ilegal maining tidak mendapatkan program pembebasan bersyarat atau asimilasi ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng E-Commerce, Dompet Dhuafa Ajak Semua Orang Berkurban dengan Mudah

Gandeng E-Commerce, Dompet Dhuafa Ajak Semua Orang Berkurban dengan Mudah

Regional
Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X