Sejumlah Desa di Pekalongan Larang Masuk 'Bank Tongol' hingga Debt Collector

Kompas.com - 02/04/2020, 12:45 WIB
Surat pemberitahuan dari Desa Jagung, Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah terkait bank tongol. Kompas.com/Ari HimawanSurat pemberitahuan dari Desa Jagung, Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah terkait bank tongol.

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Sejumlah desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluarkan kebijakan melarang masuk 'Bank Tongol' hingga debt collector untuk menagih hutang.

Desa-desa tersebut di antaranya Desa Jagung Kecamatam Kesesi, Desa Linggo dan Gandarum Kecamatan Kajen, serta Desa Domiyang dan Tenogo Kecamatan Paninggaran.

Bank Tongol merupakan penyebutan warga untuk pinjaman yang penagihannya harian hingga mingguan yang datang ke rumah nasabah.

"Himbauan ini dibuat karena masyarakat kami banyak yang menganggur, dari pedagang, buruh hingga karyawan swasta karena imbas Covid-19. Saya yakin yang mempunyai angsuran ada yang tidak setor atau nunggak tapi tolong jangan masuk ke wilayah kami terlebih dahulu," kata Kades Jagung Ade Fernando Binarluhur, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Ade mengatakan, sebanyak 1.200 kepala keluarga di desanya mengaku sebagian besar mempunyai cicilan dari bank harian, mingguan, bulanan hingga leasing.

Mereka kebanyakan mengeluh penghasilan berkurang sejak pandemi corona (Covid-19) di Indonesia.

"Saya keluarkan himbauan itu sejak pekan kemarin. Bahkan dua gerbang desa kami kini dijaga 24 jam oleh warga agar pemudik yang masuk bisa diperiksa terlebih dahulu," tutur Ade.

Jika ada penagih hutang masuk ke wilayahnya akan di setop dan diarahkan untuk menghadap dirinya.

Baca juga: Jokowi: Penangguhan Kredit Kendaraan Dimulai 1 April 2020

Dia akan memberi penjelasan tentang warga yang sementara menjalankan anjuran pemerintah berupa sosial distancing.

"Saya yakin kalau yang tidak berpengaruh imbas Covid-19 pasti tidak akan nunggak," tutupnya.

Ade menambahkan, data dari posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebanyak 40 orang masuk dalam pemantauan (ODP), dan 1 PDP.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pemerintah menangguhkan cicilan kendaraan bagi pengemudi ojek online dan taksi online mulai berlaku bulan April.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X