DPRD Sebut Rapid Test Covid-19 Gubernur Jabar Tak Rasional karena Kumpulkan Massa

Kompas.com - 24/03/2020, 10:05 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaPetugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai rencana pelaksanaan tes massal Covid-19 oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil sangat tak rasional selama ini.

Upaya pengumpulan massa dari berbagai daerah dikumpulkan di suatu titik justru akan mempermudah dan mempercepat penyebaran virus corona.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid kepada Kompas.com lewat pesan WhatsApp, Selasa (24/3/2020) pagi.

Baca juga: Ini Kriteria Warga yang Bakal Jalani Tes Massal Covid-19 di Jabar

"Kalau menurut saya tes massal oleh Pemprov Jabar ini tak rasional. Di saat kita secara Nasional harus terapkan dan tegakkan social distancing, ini malah membuat kerumunan massa," katanya. 

"Kan, belum tentu yang di tes nantinya itu positif atau enggaknya. Di satu tempat itu misal ada yang positif tapi belum diketahui melalui tes, pasti nantinya akan menyebar ke warga lainnya di sana." 

Baca juga: Rapid Test Covid-19 di Bekasi akan Dilakukan Door-to-Door ke Rumah Warga

Bertentangan dengan anjuran social distancing

Ali menambahkan, rencana Pemprov Jawa Barat ini sangat bertolak belakang dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan social distancing atau menghindari kerumunan selama ini.

Jika tes massal dengan metode seperti ini terus dipaksakan akan dilakukan, kata Ali, pastinya akan sangat berisiko untuk terjadinya penularan secara massif kepada masyarakat di lokasi itu.

Belum lagi, nantinya masyarakat yang tertular membawa kembali virus itu ke daerah asal masing-masing.

Baca juga: Pemerintah Tak Beri Izin Edar Alat Rapid Test Covid-19

"Belum lagi nanti tenaga medisnya, wah terbayang nanti tracingnya bagaimana ruwetnya, banyak pastinya, massif. Kasian masa warga Tasikmalaya mau rapid tes mesti ke Bandung," kata Ali. 

"Berisiko untuk terjadinya penularan secara masif dan tentunya hal tersebut kontradiktif dengan arahan sosial distancing," tambah Ali, salah satu wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten/Kota Tasikmalaya tersebut.

Baca juga: Pemerintah: Alat Rapid Test yang Dijual Online Termasuk Barang Gelap

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X