Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Kabupaten Semarang Nilai Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Lambat

Kompas.com - 23/03/2020, 19:04 WIB
Dian Ade Permana,
Dony Aprian

Tim Redaksi

UNGARAN, KOMPAS.com - Kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dikritik Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening.

Dia menilai, Gugus Tugas yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono lambat merespons persoalan yang ada di masyarakat.

Menurut Bondan, Pemerintah Kabupaten Semarang tidak serius dalam menangani wabah Corona.

"Dengan rapat ini kami paksa Bupati mengoptimalkan kerja gugus tugas yang telah dibentuk, melaksanakan kebijakan strategis percepatan penanganan," jelas Bondan, di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Nekat Buka Saat Wabah Corona, Panti Pijat di Semarang Terancam Ditutup Paksa

Dia menuturkan, kelemahan paling mencolok yakni tak update terbaru data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

"Masak Ketua Gugus Tugas tidak tahu kalau ada penambahan data. Langkah sosialisasi selama ini juga baru sebatas memerintahkan kepala desa, tidak ada media lain. Penyemprotan disinfektan belum ada di tempat umum, tempat cuci tangan air mengalir juga belum ada," ungkap Bondan.

Selain itu, upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di perusahaan swasta serta lokasi wisata juga belum maksimal.

"Di lingkungan pabrik juga mereka belum tahu langkah pencegahan Corona, pihak swasta belum diajak bicara," jelasnya.

Baca juga: Lebih dari 10.000 Rapid Test Corona Disiapkan Pemkot Semarang

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan, terkait keterbukaan data jumlah ODP dan PDP, ada etika kedokteran yang harus dipatuhi.

"Kami tidak menutupi, melainkan ada norma dan etika yang harus dipatuhi. Misalnya data tidak boleh dibuka secara vulgar. Data terakhir menunjukkan jumlah ODP di Kabupaten Semarang 425 orang, sementara PDP ada 2 orang," ungkapnya.

Untuk anggaran, kata dia, pihaknya telah mengajukan sekitar Rp 10 miliar yang diutamakan untuk belanja alat pelindung diri .

"Kebutuhan paling banyak adalah pembelian alat pelindung diri (APD) tenaga medis karena hanya sekali pakai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com