DPRD Jabar Siap Geser Anggaran untuk Tangani Covid-19

GARUT, KOMPAS.com – DPRD Jawa Barat siap menggeser anggaran APBD tahun ini untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Selama ini, anggaran penanggulangan corona menggunakan dana biaya tidak terduga (BTT) yang memang disediakan untuk penanganan bencana alam.

“BTT Rp 25 miliar, nanti ada pergeseran-pergeseran anggaran untuk menanggulangi ini, karena ketersediaan BTT tidak memadai,” jelas Memo Hermawan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan monitoring penanganan corona di Garut, Jumat (20/03/2020).

Memo yang juga ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menggeser anggaran, terutama dalam kondisi bencana seperti saat ini.

Baca juga: Garut Siapkan 83 Ruang Isolasi untuk Pasien Covid-19

Anggaran penanggulangan bencana yang disimpan dalam BTT bisa ditambah pada anggaran perubahan nantinya.

“Kita monitoring ke daerah sampai tanggal 26 maret ini, semua anggota DPRD provinsi turun ke lapangan, nanti hasil temuan di lapangan akan dibahas dan terlihat estimasi berapa biaya yang diperlukan untuk penanggulangan ini,” katanya.

Memo menyampaikan, saat ini anggaran BTT Provinsi Jawa Barat hanya tersisa Rp 25 miliar.

Jumlah ini bisa dipastikan kurang untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan penyebaran corona.

Karenanya, nanti pemerintah provinsi akan melihat anggaran mana saja yang bisa digeser untuk penanggulangan penyebaran virus corona.

“Hasil monitoring sementara, pemerintah daerah kesulitan menyediakan fasilitas hand sanitizer sampai APD di rumah sakit, tapi bukan karena tidak ada anggaran, karena memang penyedianya susah,” katanya.

Dihubungi terpisah, Aktivis Prodem, Hasanuddin melihat memang sudah seharusnya pemerintah provinsi melakukan evaluasi dan merevisi anggaran untuk kepentingan penanganan pandemi corona di Jawa Barat.

“Ini kan sudah kejadian luar biasa (KLB), penanganannya perlu cepat dan komprehensif,” jelas Hasanuddin saat dihubungi Jumat (20/03/2020).

Salah satu anggaran yang paling mudah digeser ke anggaran BTT untuk penanganan pencegahan virus, menurut Hasanuddin salah satunya adalah anggaran bantuan keuangan (Bankeu) yang dianggarkan Provinsi Jawa Barat.

“Penanganan Covid-19, tidak bisa ditunda, beda halnya dengan pembangunan sarana fisik pembangunan yang dianggarkan lewat Bankeu, masih bisa ditunda,” katanya.

Hasanuddin menuturkan, pada tahun anggaran 2020 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan bantuan keuangan hingga mencapai Rp 6,9 triliun lebih.

Sementara, dana BTT yang dianggarkan untuk penanggulangan bencana jumlahnya tidak sampai Rp 100 miliar yang saat ini terus terkuras untuk penanggulangan Covid-19.

“Jadi tidak perlu ada lagi tim medis yang terpaksa memakai jas hujan saat melakukan penanganan pasien PDP corona seperti yang terjadi di Tasik dan Garut,” katanya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, ASN Di Garut Kerja di Rumah dan Dilarang Keluar Daerah

Hasanuddin mengingatkan, perlu anggaran besar untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Salahsatunya adalah untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

“Belum lagi kebutuhan lain seperti disinfektan, hand sanitizer, pengetesan masal dan lainnya. Makanya perlu ada tambahan BTT, yang paling mudah, tunda pembangunan infrastruktur yang dibiayai Bankeu, alokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19,” katanya.