Warga NTT Mengeluh Harga Thermo Gun Naik Jadi Rp 1 Juta per Unit

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan keluhan dari warga terkait meroketnya harga alat kesehatan seperti alat pemindai suhu tubuh.

"Ada keluhan dari masyarakat, kalau harga thermo gun, yang sebelumnya Rp 300.000, saat ini sudah naik menjadi Rp 700.000 hingga Rp 1 juta," kata Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu kepada Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Kronologi Seorang Pria Tewas Dibacok di Depan Istri Setelah Pulang dari Pesta Pernikahan

Secara ekonomi, kata dia, wajar jika harga alat tersebut naik karena permintaan yang tinggi. Tapi, hal itu dilakukan pada saat yang tak tepat.

"Sangat tidak etis, karena orang membutuhkan alat itu, saat dia mau melindungi diri dari kematian," tegas Marius.

Pemprov NTT meminta para penjual alat kesehatan tak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga alat kesehatan.

Menurutnya, harga bisa dinaikkan saat kehidupan dalam keadaan normal.

Saat ini, seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang melawan penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya NTT.

"Tapi saat ini kita sedang berada dalam suasana yang sangat mencekam seperti ini. Mohon hukum ekonomi itu dikesampingkan demi kehidupan kita semua, termasuk yang menjual produk thermal gun," kata Marius.

Marius berharap pihak tertentu tak mengambil untung dengan menaikkan harga barang yang dibutuhkan masyarakat.

Pemprov NTT juga mengingatkan pedagang tak menimbun masker dan hand sanitizer.

Karena dua barang itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona baru.

"Kami ingatkan para distributor dan apotek di NTT untuk tidak mengambil keuntungan dalam kondisi bencana seperti ini dengan menimbun atau menaikan harga jual masker dan gel pembersih tangan ," kata Marius.

Baca juga: Ketua DPR: Penanganan Covid-19 di Lapangan Harus Dipercepat dan Diperluas

Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan polisi untuk menindak tegas para pedagang nakal yang menimbun dua barang itu.

"Kita berharap, pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap apotek dan para distributor alat kesehatan guna mencegah adanya praktik penimbunan," kata Marius.