Ketua Komisi X: Dana Abadi Penelitian Rp 5 Triliun Bisa Biayai Riset Vaksin Corona

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Menurut Huda, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Wabah Corona bisa mengumpulkan para pakar lintas bidang baik dari fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga farmasi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air untuk menjadi garda terdepan dalam penanggulangan virus korona.

“Ancaman penyebaran wabah Covid-19 kian hari kian tinggi. Satgas harus terbuka meminta masukan dari pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk merumuskan strategi terbaik dalam upaya pencegahan perluasan wabah, tindakan medis bagi pasien suspect dan positif di rumah sakit rujukan, serta upaya riset mencari vaksin anti-covid-19,” kata Huda Huda dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Komisi X DPR Imbau Aktivitas Belajar di Rumah Tak Dimanfaatkan untuk Liburan

Lebih lanjut Huda menambahkan, perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pakar-pakar terbaik di bidangnya yang bisa berkontribusi terhadap penanggulangan Covid-19.

Menurut dia, pakar kesehatan masyarakat di perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi terhadap strategi pencegahan perluasan wabah.

Sementara pakar bidang kedokteran bisa menyusun langkah strategis untuk percepatan penyembuhan pasien positif Covid-19, dan pakar farmasi bisa terlibat dalam proses pencarian vaksin antivirus Covid-19.

“Undang mereka secara terbuka kalau perlu bikin panel sehingga publik tahu jika setiap langkah strategis yang diambil pemerintah telah dipikirkan secara matang dari sisi operasional hingga kajian akademisnya,” katanya.

Huda mengungkapkan, saat ini beberapa pakar dari kedokteran dan farmasi dari sejumlah perguruan tinggi mempunyai temuan awal kandungan zat yang bisa menjadi antivirus Covid-19.

Menurut dia, temuan-temuan tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah lewat penelitan.

“Sayangnya mereka belum bisa melakukan uji klinis terhadap temuan tersebut karena terkendala keterbatasan dana. Kami menilai pemerintah harus segera menyambut temuan ini dan mendukung upaya ujiklinis sehingga ada harapan jika vaksin anticovid-19 bisa ditemukan,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar dana abadi penelitian dari APBN sebesar Rp 5 triliun bisa digunakan untuk penelitian ini.

Menurut dia, dana tersebut cukup untuk mendanai uji klinis temuan awal vaksin anticovid-19.

Baca juga: Mulai 2019 Ada Dana Abadi Penelitian, Nilainya Mencapai Rp 990 Miliar

Penanggulangan wabah Covid-19, lanjut Huda, tidak harus melulu soal pencegahan penyebaran saja tetapi juga harus diimbangi dengan riset terkait vaksin anticovid-19.

“Kami juga menghimbau keterlibatan aktif dari pihak swasta agar bersama-sama pemerintah melakukan langkah nyata terhadap berbagai upaya penanggulangan termasuk pendanaan riset untuk menemukan vaksin anticovid-19,” tandasnya.