Fokus Cegah Penyebaran Virus Corona, Ini Alasan Risma

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Surabaya tak pernah mempertimbangkan opsi lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona di Indonesia.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih fokus terhadap pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya Surabaya.

"Enggak, bahwa lockdown enggak akan (dilakukan). Makanya kita lalukan pencegahan ini dengan membuat protokol supaya bisa mencegah penyebaran covid-19," kata Risma di Balai Kota Surabaya, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, Unimal Aceh Utara Tiadakan Kuliah Tatap Muka

Risma telah menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk membahas langkah pencegahan penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Lockdown, kata dia, tak pernah jadi pertimbangan karena sangat berisiko untuk masyarakat Surabaya.

Menurutnya, tak semua masyarakat Surabaya memiliki penghasilan tetap setiap bulan.

"Karena kalau itu (lockdown) dilakukan, ekonomi bisa kolaps, itu jauh lebih berat. Karena tidak semua orang pendapatannya bulanan, ada yang harian," ujar Risma.

Hal itu membuat Risma lebih fokus terhadap pencegahan penyeberan virus corona.

Pemerintah Kota Surabaya akan membuat protokol pencegahan yang efektif. 

Protokol itu disusun bersama sejumlah pemangku kepentingan, perusahaan transportasi, pengusaha mal, hotel, tempat hiburan, dan berbagai pengusaha lain di Kota Surabaya.

"Kenapa kita koordinasi hari ini, sebetulnya kan kita sudah disarankan tidak ada pertemuan. Tapi kan saya harus lakukan ini," kata Risma.

"Itu untuk membuat protokol di masing-masing unit mereka dan diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif dari pada tidak ada sama sekali penyesuaian protokol," imbuh Risma.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Baca juga: Utamakan Pelindungan Warga, KPU Diminta Pertimbangkan Skema Pilkada Susulan atau Lanjutan

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan kita tidak berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.