7 Warga Jawa Barat Positif Corona, Salah Satunya dari Cianjur Meninggal

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis sebanyak tujuh orang warga Jabar dinyatakan positif terjangkit virus corona.

Satu di antaranya, warga Kabupaten Cianjur, meninggal dunia pada 3 Maret 2020 lalu.

Seperti diketahui, seorang pasien dalam pengawasan virus corona meninggal dunia pada hari Selasa (3/3/2020) di Rumah Sakit Dr Hafiz (RSDH), Cianjur, Jawa Barat.

Saat itu, pihak rumah sakit memastikan bahwa pasien tersebut sempat menjalani perawatan isolasi sejak 1 Maret 2020.

Baca juga: Pernah Bertemu Menhub di Kertajati, Ridwan Kamil Optimistis Tak Tertular

Namun, status pasien tersebut negatif virus corona. Ia tercatat pernah bepergian ke Malaysia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Minggu (16/3/2020).

"Kami sampaikan statistik terbaru, ODP 706 orang, yang sudah selesai inkubasi 256, masih dipantau 448. Sementara PDP 182 orang, 54 negatif dan 28 menunggu hasil. Dan 7 orang positif," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Dari tujuh pasien positif itu, yakni dua warga Depok, satu warga Cianjur, dua warga Kabupaten Bekasi, satu warga Kota Bandung dan satu warga Kota Cirebon.

"Satu warga Cianjur yang meninggal dunia yang dulu disampaikan Bupati Cianjur ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Dua di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur itu juga positif," paparnya.

Ia menuturkan, dari peta sebaran Covid-19, mayoritas terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Memang saya laporakan mayoritas di Bodebek kalau di Jabar. Dari titiknya itu paling banyak mengikuti pola episentrum di Jakarta yang mayoritas sebarannya di Jabodebek. Di sebaran itu ada juga yang masih kosong, alhamdulillah tapi ini bukan menandakan tidak ada," ungkapnya.

Baca juga: Tidak Liburkan Siswa di Jabar, Ridwan Kamil: Bersekolah di Rumah

Rencananya, peta sebaran hingga tingkat kelurahan akan ia rilis siang ini agar lurah dan kepala desa bisa tetap waspada dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Siang akan dirilis sebagai jawaban kami di Pemprov Jabar mencoba transparan kepada masyarakat. Titik itu basisnya kelurahan tidak ada data pribadi yang disampaikan sesuai kode etik. Sehingga para lurah, kepala desa bisa melakukan tindakan edukasi dan preventif," jelasnya.