Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Wapres Ma'ruf Amin: Dikaji Dampaknya pada APBN

Kompas.com - 11/03/2020, 19:33 WIB
Wapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah masih mengkaji dampak dari batal naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

"Pertama tentu kita akan mempelajari seberapa mungkin soal BPJS ini sedang dikaji. Dan seberapa dampaknya pada APBN," kata Ma'ruf.

Menurutnya, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut tentu berdampak terhadap APBN. Selain itu, ada aturan-aturan yang harus disesuaikan.

Baca juga: Ini Kata Dirut BPJS Kesehatan Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran Peserta oleh MA

Dimungkinkan pembatalan iuran BPJS tersebut akan membuat pembengkakan terhadap anggaran APBN.

"Kalau itu memang diberlakukan nanti, pembatalan (iuran BPJS) oleh MA tentu berdampak terhadap APBN," ungkap Ma'ruf.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.

Baca juga: YLKI Dorong Jokowi Terbitkan Perpres Baru soal Iuran BPJS Kesehatan

Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

"Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat," demikian putusan tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Regional
Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

Regional
Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Regional
Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Regional
Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Regional
Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Regional
Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Regional
Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Regional
Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Regional
Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Regional
Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Regional
Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Regional
Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Regional
Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X