Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Wapres Ma'ruf Amin: Dikaji Dampaknya pada APBN

Kompas.com - 11/03/2020, 19:33 WIB
Wapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah masih mengkaji dampak dari batal naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

"Pertama tentu kita akan mempelajari seberapa mungkin soal BPJS ini sedang dikaji. Dan seberapa dampaknya pada APBN," kata Ma'ruf.

Menurutnya, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut tentu berdampak terhadap APBN. Selain itu, ada aturan-aturan yang harus disesuaikan.

Baca juga: Ini Kata Dirut BPJS Kesehatan Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran Peserta oleh MA

Dimungkinkan pembatalan iuran BPJS tersebut akan membuat pembengkakan terhadap anggaran APBN.

"Kalau itu memang diberlakukan nanti, pembatalan (iuran BPJS) oleh MA tentu berdampak terhadap APBN," ungkap Ma'ruf.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.

Baca juga: YLKI Dorong Jokowi Terbitkan Perpres Baru soal Iuran BPJS Kesehatan

Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

"Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat," demikian putusan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Topang Perekonomian, Produksi Migas di Sekitar Jabar Ditingkatkan

Untuk Topang Perekonomian, Produksi Migas di Sekitar Jabar Ditingkatkan

Regional
Wagub Emil Dardak: Kasus Covid-19 di Jatim Melonjak 3 Kali Lipat

Wagub Emil Dardak: Kasus Covid-19 di Jatim Melonjak 3 Kali Lipat

Regional
Puncak Kasus Covid-19 di Maluku Diprediksi Februari, Satgas: Rumah Sakit Masih Aman...

Puncak Kasus Covid-19 di Maluku Diprediksi Februari, Satgas: Rumah Sakit Masih Aman...

Regional
Siswi SMK Negeri di Padang Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Datangi Sekolah

Siswi SMK Negeri di Padang Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Datangi Sekolah

Regional
Polisi Tangkap Geng Pelajar Pembacok 3 Orang di Yogyakarta

Polisi Tangkap Geng Pelajar Pembacok 3 Orang di Yogyakarta

Regional
Yani-Aminatun Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Gresik Terpilih, Qosim-Alif Siap Mendukung

Yani-Aminatun Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Gresik Terpilih, Qosim-Alif Siap Mendukung

Regional
Update Covid-19 di Gunungsitoli, Total Kasus Mencapai 647

Update Covid-19 di Gunungsitoli, Total Kasus Mencapai 647

Regional
Tiga Klaster Ini Dominasi Penambahan Kasus Positif Covid-18 di Bali

Tiga Klaster Ini Dominasi Penambahan Kasus Positif Covid-18 di Bali

Regional
Polisi Tangkap Ayah yang Pukul Anak Gadisnya hingga Gagang Sapu Patah

Polisi Tangkap Ayah yang Pukul Anak Gadisnya hingga Gagang Sapu Patah

Regional
Kronologi Gugurnya Dua Prajurit TNI Setelah Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya Dua Prajurit TNI Setelah Kontak Tembak dengan KKB

Regional
KPU Tetapkan Arif-Rista sebagai Bupati dan Wabup Kebumen Terpilih

KPU Tetapkan Arif-Rista sebagai Bupati dan Wabup Kebumen Terpilih

Regional
PPKM Diperpanjang, Wabup Kebumen: Tunggu Surat Resmi dari Pusat

PPKM Diperpanjang, Wabup Kebumen: Tunggu Surat Resmi dari Pusat

Regional
Cegah Kerumunan Akhir Pekan, Jalan Darmo dan Jalan Tunjungani Surabaya Ditutup

Cegah Kerumunan Akhir Pekan, Jalan Darmo dan Jalan Tunjungani Surabaya Ditutup

Regional
Seorang Kakek Ditemukan Selamat Setelah 3 Hari Hilang, Terduduk Lemas di Pinggir Tebing

Seorang Kakek Ditemukan Selamat Setelah 3 Hari Hilang, Terduduk Lemas di Pinggir Tebing

Regional
Viral Video Polisi Sergap Komplotan Penjahat di Tengah Jalan, Direkam Warga dan Terdengar Suara Tembakan

Viral Video Polisi Sergap Komplotan Penjahat di Tengah Jalan, Direkam Warga dan Terdengar Suara Tembakan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X