Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Wapres Ma'ruf Amin: Dikaji Dampaknya pada APBN

Kompas.com - 11/03/2020, 19:33 WIB
Wapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWapres Maruf Amin seusai menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah masih mengkaji dampak dari batal naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020).

"Pertama tentu kita akan mempelajari seberapa mungkin soal BPJS ini sedang dikaji. Dan seberapa dampaknya pada APBN," kata Ma'ruf.

Menurutnya, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut tentu berdampak terhadap APBN. Selain itu, ada aturan-aturan yang harus disesuaikan.

Baca juga: Ini Kata Dirut BPJS Kesehatan Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran Peserta oleh MA

Dimungkinkan pembatalan iuran BPJS tersebut akan membuat pembengkakan terhadap anggaran APBN.

"Kalau itu memang diberlakukan nanti, pembatalan (iuran BPJS) oleh MA tentu berdampak terhadap APBN," ungkap Ma'ruf.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.

Baca juga: YLKI Dorong Jokowi Terbitkan Perpres Baru soal Iuran BPJS Kesehatan

Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

"Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat," demikian putusan tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

Regional
Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Regional
3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

Regional
Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Regional
16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

Regional
Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Regional
Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Regional
Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

Regional
Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Regional
Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Regional
Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Regional
Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X