KLHK Gugat 4 Perusahaan Pembakar Lahan Senilai Rp 575 Miliar

Pemerintah menginginkan setiap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah mereka sebabkan.

“Akan kami tindak tegas pelaku karhutla, baik itu korporasi maupun perseorangan. Kami akan terus memperkuat kolaborasi multi agensi untuk penegakan hukum, serta memanfaatkan teknologi dan sains," kata Rasio.

Sementara itu, Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan menjelaskan, selama 2019 telah dilakukan penanganan kasus hukum terhadap 36 perkara karhutla.

Adapun, jumlah jumlah tersangka sebanyak 47, yang terdiri dari 46 perorangan dan 1 korporasi.

Saat ini, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Korporasi setidaknya harus memiliki sarana dan prasarana lengkap untuk mencegah dan mengendalikan karhutla," ujar Rudi.