KLHK Akan Periksa Proyek Jalan yang Lewati Hutan Lindung di Garut

Kompas.com - 09/03/2020, 11:51 WIB
Mount Cikuray from Cisurupan, Garut. DOK. Disparbud Kab. Garut/ Gunawan KartapranataMount Cikuray from Cisurupan, Garut.

GARUT, KOMPAS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera menurunkan tim untuk melihat langsung proses pembangunan jalan poros tengah di Garut yang diduga menabrak kawasan hutan lindung di Gunung Cikuray yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Hal ini disampaikan oleh Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Nanti kita kirim tim ke lapangan untuk melihat langsung, kalau tidak ada izin, harus dihentikan,” jelas Wiratno saat dihubungi lewat aplikasi pesan, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Soal Bangun Jalan Lewati Gunung Cikuray, Garut Diminta Belajar dari Banjir 2016

Wiratno mengakui, ia telah mendengar soal pembangunan jalan poros tengah tersebut lewat berita-berita di media massa.

Jika memang jalan yang dibangun adalah jalan baru, maka pemerintah daerah harusnya mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Direktorat Planologi KLHK.

Sekretaris Dirjen Planologi KLHK, Agus Tanta Budi Priyatno yang dihubungi bersamaan dengan Wiratno mengakui, soal pembangunan jalan baru yang masuk kawasan hutan, memang harus melalui mekanisme IPPKH.

“Kita nggak hapal satu-satu permohonan izin yang masuk, yang pasti jalan dalam kawasan hutan harus ada IPPKH,” katanya.

Agus menegaskan, jika memang jalan dibangun oleh pemerintah daerah, maka bupati bisa berkirim surat ke KLHK untuk proses perizinannya.

Mekanisme IPPKH sendiri, menurutnya, telah cukup jelas diatur dalam Permen LHK nomor 27 tahun 2018 tentang IPPKH.

“Nanti kita laporkan ke Gakkum agar kegiatannya dihentikan,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Konsorsium Penyelamatan Cikuray (KPC) Usep Ebit Mulyana mengakui, pihaknya telah melaporkan pembangunan ruas jalan poros tengah tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).

Selain itu, laporan juga disampaikan ke Komisi IV dan V DPR RI serta Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kita minta ada penegakan hukum, karena hutan telah dirusak, bukti-bukti kita lampirkan dalam laporan yang kita sampaikan,” jelas Ebit saat dihubungi via aplikasi pesan, Senin (9/3/2020).

Menurut Ebit, Wakil Bupati dan Bupati Garut sebelumnya telah menyatakan memberhentikan proses pembangunan jalan tersebut.

Namun, pada kenyataannya, proses pembangunan di lapangan terus berjalan.

Baca juga: Bikin Jalan Lewati Hutan Lindung di Garut, Pegiat Lingkungan Protes

Dengan begitu, makin banyak saja kawasan hutan yang dirusak sebelum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Tiap hari, kawasan hutan yang dirusak bertambah, karena pada kenyataannya proses pembangunan terus berjalan,” kata Ebit.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deteksi Gejala Awal Terinfeksi Corona, RSUD di Semarang Sediakan Link Online

Deteksi Gejala Awal Terinfeksi Corona, RSUD di Semarang Sediakan Link Online

Regional
Warga Salatiga Dikabarkan Positif Corona, Wali Kota Masih Tunggu Hasil dari Kemenkes

Warga Salatiga Dikabarkan Positif Corona, Wali Kota Masih Tunggu Hasil dari Kemenkes

Regional
Rumah Sakit Rujukan Penuh, Bantul Siap Bangun RS Darurat

Rumah Sakit Rujukan Penuh, Bantul Siap Bangun RS Darurat

Regional
Wabah Corona, 90 PPK di Kabupaten Bima Dirumahkan, Pelantikan PPS Ditunda

Wabah Corona, 90 PPK di Kabupaten Bima Dirumahkan, Pelantikan PPS Ditunda

Regional
Bupati Bogor Batasi Warga yang Datang ke Puncak

Bupati Bogor Batasi Warga yang Datang ke Puncak

Regional
Dalam Lima Hari Tercatat 70 Ribu Orang Lebih Mudik ke DIY

Dalam Lima Hari Tercatat 70 Ribu Orang Lebih Mudik ke DIY

Regional
Pemkab Kulon Progo DIY Siapkan Rp 21 M Hadapi Covid-19

Pemkab Kulon Progo DIY Siapkan Rp 21 M Hadapi Covid-19

Regional
Pasien Positif Corona di Sumsel Bertambah Jadi 3 Orang

Pasien Positif Corona di Sumsel Bertambah Jadi 3 Orang

Regional
Gubernur Surati Kemenhub Minta Akses ke Bali Lewat Pelabuhan Dibatasi

Gubernur Surati Kemenhub Minta Akses ke Bali Lewat Pelabuhan Dibatasi

Regional
Dampak Corona, Jumlah Perjalanan Kereta Api yang Dibatalkan dari Semarang Bertambah

Dampak Corona, Jumlah Perjalanan Kereta Api yang Dibatalkan dari Semarang Bertambah

Regional
Ayah Tiri Tega Aniaya Anaknya Berusia 3 Tahun hingga Tewas, Ini Fakta Lengkapnya

Ayah Tiri Tega Aniaya Anaknya Berusia 3 Tahun hingga Tewas, Ini Fakta Lengkapnya

Regional
KKB Pimpinan Joni Botak Pelaku Penembakan 3 Karyawan Freeport di Mimika

KKB Pimpinan Joni Botak Pelaku Penembakan 3 Karyawan Freeport di Mimika

Regional
Selasa, Pemkot Surabaya Gelar Rapid Test Serentak di 63 Puskesmas

Selasa, Pemkot Surabaya Gelar Rapid Test Serentak di 63 Puskesmas

Regional
Cara Warga Biasa Lawan Corona, Saling Menguatkan hingga Bagi-bagi Vitamin C untuk Satpam dan ART

Cara Warga Biasa Lawan Corona, Saling Menguatkan hingga Bagi-bagi Vitamin C untuk Satpam dan ART

Regional
Ratusan Rumah ODP Covid-19 di Kutai Kertanegara Ditempel Stiker

Ratusan Rumah ODP Covid-19 di Kutai Kertanegara Ditempel Stiker

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X