Soal Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, Wagub Kaltim: Mereka Semua Berprestasi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut empat nama sebagai calon kepala badan otorita ibu kota negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Keempat nama itu yakni Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menilai keempat orang tersebut punya kompetensi dan kemampuan di bidang masing-masing.

"Mereka semua berprestasi. Saya enggak bisa menilai masing-masing. Pak Abdullah Azwar prestasi di Banyuwangi, Pak Bambang berprestasi di Bappenas, Tumiyana juga berprestasi di swasta, kalau Pak Ahok juga berprestasi," kata dia kepada wartawan, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: DPRD Kaltim Sayangkan Tak Ada Tokoh Lokal Jadi Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota

Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Sabar saja. Itu hak prerogatif presiden, kita terima saja," ujarnya.

Dia berharap, jika terpilih menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tetap memperhatikan proyek-proyek yang terintegrasi dengan kaltim.

"Karena pembangunan yang disiapkan harus terintegrasi dengan begitu pembangunan ibu kota negara akan berjalan beriringan dengan pembangunan di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap 4 Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, Salah Satunya Ahok

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dilibatkan dalam struktur badan otorita ibu kota negara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim Didi Rusdiansyah mengatakan pemerintah pusat mestinya menempatkan perwakilan Kaltim dalam lembaga tersebut.

"Karena dalam proses perjalanan badan otorita ini tetap berinteraksi dengan masyarakat lokal. Jadi perwakilan Kaltim bisa memfasilitasi," ungkap Didi saat ditemui Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Menurut dia, badan otorita ibu kota negara harusnya jadi pintu masuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kaltim untuk unjuk kinerja.

"Semoga terbuka bagi ASN Kaltim. Semakin banyak ASN yang direkrut akan menjadi lebih baik," kata Didi.

Didi menuturkan, jika nantinya ada ASN dari Kaltim yang dilibatkan secara struktural adalah sebagai transisi alih status menjadi ASN ibu kota negara yang sudah teruji kualitasnya.

"Pak Gubernur diberi kesempatan menentukan orang terbaiknya. Karena badan otorita ini sangat strategis. Jadi keterlibatan ASN Kaltim pada tataran implementatif," terangnya.