Polisi Sebut PNS Pemkab Bogor yang Terjaring OTT Terkait Izin Pembangunan

Kompas.com - 05/03/2020, 20:51 WIB
Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Sekdis PKPP) Kabupaten Bogor, saat diamankan Satreskrim di kantornya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (3/3/2020) sekitar pukul 16.00 WIB KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANSekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Sekdis PKPP) Kabupaten Bogor, saat diamankan Satreskrim di kantornya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (3/3/2020) sekitar pukul 16.00 WIB

 

KOMPAS.com - Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengatakan, IR, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak buahnya FA, terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT) terkait dugaan izin pembangunan rumah sakit di Cibinong dan vila di kawasan Puncak Bogor.

IR dan FA terjaring OTT di kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, pada Selasa (3/3/2020).

"Ya intinya untuk (memuluskan) pengeluaran izin bangunan, salah satunya itu terkait pembangunan vila dan rumah sakit. Rumah sakitnya di Cibinong dan vilanya di Cisarua," katanya di Mapolres Bogor, Cibinong, Kamis (5/3/2020).

 Baca juga: Kronologi PNS Pemkab Bogor Terkena OTT Polisi, Jadi Tersangka

Selain mengamankan dua tersangka, turut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp 120 juta dan sejumlah dokumen pengurusan izin bangunan.

"Jadi yang kita amankan saat itu Rp 120 juta dan pada saat bersangkutan menyerahkan uang 50 juta terkait pengeluaran izin tadi," katanya.

"Izinnya sedang proses makanya kita juga amankan beberapa dokumen," sambung Roland saat ditanya mengenai terbitnya pemberian izin bangunan tersebut.

Baca juga: PNS Pemkab Bogor Terkena OTT Polisi, Ratusan Juta Uang Diamankan.

Atas perbuatannya, lanjut Roland, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Terkait pengaturan tentang gratifikasi, Pasal 12 a, 12 B dan 12 C UU Tipikor.

"(Tersangka) kan UU tindak pidana korupsi itu di Pasal 12 a, 12 b, 12 B dan mungkin terhadap pemberinya juga kita kenakan Pasal 6 ancaman diatas 5 tahun," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Selasa (3/3/2020).

Dalam penangkapan itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) menjabat Sekdis PKPP berinisial IR diamankan bersama dua anak buahnya.

Baca juga: PNS Pemkab Bogor yang Terjaring OTT Polisi Ditetapkan Jadi Tersangka

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X