Kompas.com - 05/03/2020, 16:50 WIB
Staff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAStaff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan sejumlah peraturan daerah yang menghambat investasi sehingga perlu diselaraskan dengan peraturan pemerintah pusat dalam RUU Omnibus Law yang saat ini tengah digodok di DPR RI.

Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro saat ditemui seusai diskusi terbuka bertajuk "Unpad Memberi Manfaat: Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020), mengatakan, hambatan itu di antaranya pungutan dari daerah untuk amdal.

"Yang sering dikeluhkan berdasarkan dari survei laporan seperti masalah pajak sudah ada (kebijakan pusat), kemudian ada lagi pungutan (di daerah). Pungutan itu bertentangan karena menyebabkan biaya jadi tinggi," kata Umar, Kamis siang.

Baca juga: Cekcok Saat Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 10 Buruh Ditangkap Polisi

Umar mengatakan, pungutan kepada pengusaha yang akan melakukan investasi di daerah seharusnya tidak perlu ada.

Sebab,  pemerintah pusat sudah memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah lewat pemasukan dari pajak.

"Kalau kemudian pemerintah daerah harus dapat bagian, sudah ada mekanisme dalam alokasi belanja daerah dan juga ada dana alokasi khusus (DAK)," bebernya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peraturan di daerah lain yang dinilai menghambat investasi adalah soal izin amdal.

Menurut Umar, izin amdal seringkali digunakan pemerintah daerah untuk memperlambat proses investasi.

Untuk itu, lewat RUU  Omnibus Law, pengurusan izin amdal diharapkan bisa lebih mudah.

"Bukannya ingin menghilangkan amdal. Tetap ada amdal hanya disinkronisasikan. Jangan amdal dijadikan daerah membuat peraturan yang sebetulnya memperlambat proses itu (investasi)," bebernya.

Umar memastikan, saat ini RUU yang sudah dirancang eksekutif sudah diserahkan ke legislatif untuk selanjutnya dibahas.

"RUU sudah diberikan presiden ke DPR yang akan dibahas setelah reses," akunya.

Umar menambahkan, dalam Omnibus Law, banyak pihak yang mempermasalahkan terkait RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Paling banyak kiritik itu soal Ciptaker dan hubungan pemerintah daerah ke pusat," jelas dia.

Namun demikian, Umar memastikan bahwa RUU Omnibus Law belum final.

Sebab, masih ada sejumlah langkah hingga akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU.

Umar membantah bahwa pembentukan RUU Omnibus Law ini dianggap terburu-buru.

Menurur dia, pembahasan sejenis sudah dimulai dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, pembahasan masih dalam tahapan Perpres.

"Sudah mulai dibentuk sejak zaman Pak SBY, tapi untuk istilah Omnibus Law memang kami juga baru dengar dua tahun ke belakang," tandasnya.

Unpad kaji Omnibus Law

Universitas Padjajaran (Unpad) mendukung Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jika undang-undang tersebut mampu menyejahterakan rakyat dan mendukung perekonomiam bangsa.

Agar RUU Omnibus Law terutama terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, Universitas Padjadjaran (Unpad) berupaya menggali masukan dari akademisi dalam misi menyempurnakan Undang-Undang Sapujagat tersebut lewat diskusi terbuka bertajuk 'Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang saat ini akan segera dibahas oleh DPR RI memang dibutuhkan oleh negara.

Pasalnya, dengan undang-undang ini nantinya akan mempertegas payung hukum dan juga kepastian hukum di dalam dunia investasi di Indonesia.

"Kita senang keterwakilan hadir di sini untuk membicarakan, membahas khususnya tentang isu-isu khusus di balik RUU Omnibuslaw Ciptaker. Kami dari Unpad berharap betul kita bisa menghasilkan aspirasi yang tidak mementahkan RUU itu tapi justru  menyempurnakan," imbuh Rina.

Rina menambahkan, dengan RUU Omnibus Law, sangat memungkinkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang dinamis dengan mengintegrasikan kebijakan dari level pusat hingga daerah.

"Kita tahu Indonesia harus terus maju dan tumbuh apalagi kalau ingin pertumbuhan 6 persen, investasi harus besar," tuturnya.

Dengan diskusi ini, Rina berharap rumah hukum bagi kebijakan yang akan diterapkan bisa terbentuk dengan baik tanpa harus mementahkan kembali RUU Omnibus Law.

"Harus ada kepastian hukum dengan baik agar agenda dalam RUU berjalan dengan baik," jelas dia.

Baca juga: Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan Tokoh Agama

Selain itu, Unpad juga, menurut dia, sebagai instansi pendidikan berkewajiban untuk memasilitasi seluruh pemangku kepentingan agar bisa membedah bagaimana alur pikir dari hukum yang akan dibentuk, sehingga pada akhirnya RUU tersebut bisa disimpulkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan iklim investasi di Indonesia.

"Yang paling utama, bisa menyempurnakan dan mengeliminasi apa yang dikhawatirkan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

Regional
Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Regional
Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Regional
Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.