Kompas.com - 05/03/2020, 16:50 WIB
Staff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAStaff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan sejumlah peraturan daerah yang menghambat investasi sehingga perlu diselaraskan dengan peraturan pemerintah pusat dalam RUU Omnibus Law yang saat ini tengah digodok di DPR RI.

Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro saat ditemui seusai diskusi terbuka bertajuk "Unpad Memberi Manfaat: Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020), mengatakan, hambatan itu di antaranya pungutan dari daerah untuk amdal.

"Yang sering dikeluhkan berdasarkan dari survei laporan seperti masalah pajak sudah ada (kebijakan pusat), kemudian ada lagi pungutan (di daerah). Pungutan itu bertentangan karena menyebabkan biaya jadi tinggi," kata Umar, Kamis siang.

Baca juga: Cekcok Saat Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 10 Buruh Ditangkap Polisi

Umar mengatakan, pungutan kepada pengusaha yang akan melakukan investasi di daerah seharusnya tidak perlu ada.

Sebab,  pemerintah pusat sudah memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah lewat pemasukan dari pajak.

"Kalau kemudian pemerintah daerah harus dapat bagian, sudah ada mekanisme dalam alokasi belanja daerah dan juga ada dana alokasi khusus (DAK)," bebernya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peraturan di daerah lain yang dinilai menghambat investasi adalah soal izin amdal.

Menurut Umar, izin amdal seringkali digunakan pemerintah daerah untuk memperlambat proses investasi.

Untuk itu, lewat RUU  Omnibus Law, pengurusan izin amdal diharapkan bisa lebih mudah.

"Bukannya ingin menghilangkan amdal. Tetap ada amdal hanya disinkronisasikan. Jangan amdal dijadikan daerah membuat peraturan yang sebetulnya memperlambat proses itu (investasi)," bebernya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.