Kompas.com - 05/03/2020, 16:50 WIB
Staff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAStaff Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro (kiri) bersama Rektor Unpad, Rina Indiastuti (kanan) dalam diskusi terbuka bertajuk Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Graha Sanusi Hardjadinata,  Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan sejumlah peraturan daerah yang menghambat investasi sehingga perlu diselaraskan dengan peraturan pemerintah pusat dalam RUU Omnibus Law yang saat ini tengah digodok di DPR RI.

Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro saat ditemui seusai diskusi terbuka bertajuk "Unpad Memberi Manfaat: Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020), mengatakan, hambatan itu di antaranya pungutan dari daerah untuk amdal.

"Yang sering dikeluhkan berdasarkan dari survei laporan seperti masalah pajak sudah ada (kebijakan pusat), kemudian ada lagi pungutan (di daerah). Pungutan itu bertentangan karena menyebabkan biaya jadi tinggi," kata Umar, Kamis siang.

Baca juga: Cekcok Saat Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 10 Buruh Ditangkap Polisi

Umar mengatakan, pungutan kepada pengusaha yang akan melakukan investasi di daerah seharusnya tidak perlu ada.

Sebab,  pemerintah pusat sudah memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah lewat pemasukan dari pajak.

"Kalau kemudian pemerintah daerah harus dapat bagian, sudah ada mekanisme dalam alokasi belanja daerah dan juga ada dana alokasi khusus (DAK)," bebernya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peraturan di daerah lain yang dinilai menghambat investasi adalah soal izin amdal.

Menurut Umar, izin amdal seringkali digunakan pemerintah daerah untuk memperlambat proses investasi.

Untuk itu, lewat RUU  Omnibus Law, pengurusan izin amdal diharapkan bisa lebih mudah.

"Bukannya ingin menghilangkan amdal. Tetap ada amdal hanya disinkronisasikan. Jangan amdal dijadikan daerah membuat peraturan yang sebetulnya memperlambat proses itu (investasi)," bebernya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Regional
Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Regional
Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Regional
Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Regional
Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Regional
Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Regional
Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Regional
Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Regional
Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Regional
Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Regional
Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.