DPRD Kaltim Sayangkan Tak Ada Tokoh Lokal Jadi Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota

Pembangunan ibu kota negara harus sejalan dengan wilayah penyangga, sehingga tidak timpang. Jangan sampai Kaltim hanya menerima euforia saja.

Apalagi pemindahan ibu kota negara akan membawa dampak perpindahan penduduk dalam jumlah besar.

"Bayangkan jutaan orang akan migrasi kesini. Infrastruktur pendukung di wilayah penyangga harus memadai. Kalau tidak, akan sangat sesak. Itu baru dari sisi pendudukan, belum lagi persoalan lain seperti ketersediaan pangan dan aspek sosial lainnya," terang Ketua DPD Gerindra Kaltim ini.

"Jika tokoh Kaltim masuk dalam tataran itu, maka akan melihat dan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Misalnya infrastruktur, ekonomi, sektor industri, masalah sosial dan lainnya. Ini harus punya dampak positif," sambung dia.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pembangunan ibu kota negara harus beriringan dengan pembangunan wilayah sekitar.

Baca juga: Pemerintah Pusat Biayai 3 Proyek Infrastruktur di Kaltim, Termasuk Jembatan ke Ibu Kota Baru

Semua kota penyangga harus terhubung dengan baik. Akses harus memadai agar tak menyisakan masalah baru dari ibu kota negara.

"Intinya Kaltim harus tumbuh bersamaan dengan ibu kota negara" tegas Andi.

Karena itu, Andi Harun meminta agar Gubernur Kaltim, para bupati dan wali kota, tokoh masyarakat dan DPRD di Kaltim memperjuangkan usulan tokoh Kaltim masuk dalam daftar calon kepala badan otorita ibu kota negara.

"Kita harus pro aktif memberi usulan kepada Bapak Presiden bahwa Kaltim memiliki banyak tokoh yang potensial, punya leadership yang baik, figur yang mengenal daerah ini dengan baik," terang Andi.

Dia optimistis Presiden akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kaltim.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk dua kabupaten di Kaltim jadi ibu kota negara, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.