Kompas.com - 04/03/2020, 10:56 WIB
Kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, Maluku Abdullah Elwuar bersama istrinya Abdullah ElwuarKepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, Maluku Abdullah Elwuar bersama istrinya

AMBON, KOMPAS.com - Abdullah Elwuar, kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, berharap Gubernur Maluku Murad Ismail bisa membatu penyelesaian masalahnya.

Abdullah tak kunjung dilantik meski telah 10 tahun terpilih sebagai kepala Desa Jikumerasa.

Meski begitu, Kepala Desa terpilih Jikumerasa itu tak menyerah. Abdullah pun telah menyurati Murad Ismail yang dilantik pada April 2019 itu.

"Jadi ada ada tiga surat untuk pemerintah provinsi Maluku yang pertama untuk gubernur kedua untuk biro hukum dan ketiga untuk biro pemerintahan. Saya juga sudah menyurat kepada DPRD Maluku hasil pemilu 2019, jadi saya berharap Pak Gubernur bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Abdullah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020). 

Baca juga: Kasus Siswi SMP Tewas di Gorong-gorong: Ayah Akui Mencekik dan Bersujud Saat Dibawa ke TKP Pembunuhan

Abdullah yakin Murad bisa menyelesaikan kasus ini. Apalagi, Murad memiliki latar belakang petinggi Polri sehingga terbiasa berhadapan dengan kasus hukum.

“Beliau itu mantan petinggi Polri, penegak hukum saya beliau bisa menyelesaikan masalah ini, apalagi beliau pernah menyinggung soal masalah-masalah desa dan berjanji untuk menuntaskannya,” kata dia.

Menurutnya, masyarakat desa Jikumerasa telah 10 tahun merindukan kepala desa definitif. Sayangnya, harapan itu belum terwujud karena Pemerintah Kabupaten Buru enggan menindaklanjuti hasil pemilihan kepala desa.

“Dalam 10 tahun sudah 7 penjabat kepala desa yang ditunjuk, dan masyarakat sangat merindukan kepala desa definitif jadi selaku kepala desa terpilih saya berharap Pak Gubernur bisa segera menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Abdullah terpilih sebagai kepala desa secara demokratis pada 30 Juni 2010. Tapi, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Buru tak kunjung melantiknya sebagai kepala desa definitif.

Baca juga: Serangan KKB Selama 2 Pekan Terakhir Diduga untuk Gagalkan PON dan Pilkada Papua

Abdullah telah mengadu ke Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, Komnas HAM, dan Pemkab Buru, sejak 2010. Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, dan Komnas HAM juga berulang kali mengeluarkan surat rekomendasi agar Pemkab Buru melantik Abdullah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X