Kades Terpilih yang 10 Tahun Belum Dilantik Berharap Bantuan Gubernur Maluku

AMBON, KOMPAS.com - Abdullah Elwuar, kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, berharap Gubernur Maluku Murad Ismail bisa membatu penyelesaian masalahnya.

Abdullah tak kunjung dilantik meski telah 10 tahun terpilih sebagai kepala Desa Jikumerasa.

Meski begitu, Kepala Desa terpilih Jikumerasa itu tak menyerah. Abdullah pun telah menyurati Murad Ismail yang dilantik pada April 2019 itu.

"Jadi ada ada tiga surat untuk pemerintah provinsi Maluku yang pertama untuk gubernur kedua untuk biro hukum dan ketiga untuk biro pemerintahan. Saya juga sudah menyurat kepada DPRD Maluku hasil pemilu 2019, jadi saya berharap Pak Gubernur bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Abdullah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020). 

Baca juga: Kasus Siswi SMP Tewas di Gorong-gorong: Ayah Akui Mencekik dan Bersujud Saat Dibawa ke TKP Pembunuhan

Abdullah yakin Murad bisa menyelesaikan kasus ini. Apalagi, Murad memiliki latar belakang petinggi Polri sehingga terbiasa berhadapan dengan kasus hukum.

“Beliau itu mantan petinggi Polri, penegak hukum saya beliau bisa menyelesaikan masalah ini, apalagi beliau pernah menyinggung soal masalah-masalah desa dan berjanji untuk menuntaskannya,” kata dia.

Menurutnya, masyarakat desa Jikumerasa telah 10 tahun merindukan kepala desa definitif. Sayangnya, harapan itu belum terwujud karena Pemerintah Kabupaten Buru enggan menindaklanjuti hasil pemilihan kepala desa.

“Dalam 10 tahun sudah 7 penjabat kepala desa yang ditunjuk, dan masyarakat sangat merindukan kepala desa definitif jadi selaku kepala desa terpilih saya berharap Pak Gubernur bisa segera menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Abdullah terpilih sebagai kepala desa secara demokratis pada 30 Juni 2010. Tapi, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Buru tak kunjung melantiknya sebagai kepala desa definitif.

Baca juga: Serangan KKB Selama 2 Pekan Terakhir Diduga untuk Gagalkan PON dan Pilkada Papua

Abdullah telah mengadu ke Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, Komnas HAM, dan Pemkab Buru, sejak 2010. Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, dan Komnas HAM juga berulang kali mengeluarkan surat rekomendasi agar Pemkab Buru melantik Abdullah.