10 Tahun Tak Dilantik Kades Terpilih di Kabupaten Buru Lapor Komnas HAM

Kompas.com - 04/03/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi HAM SHUTTERSTOCK/210229957Ilustrasi HAM
Editor Rachmawati

Disebut melanggar HAM

Menyikapi kasus tersebut, Ketua Komnas HAM Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol mengatakan pihaknya telah mengeluarkan rekomenadasi dan meminta Pemkab Buru segera melantik Kades Jikumerasa terpilih.

“Pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu untuk mengeksekusi sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya dan menjadi hak masyarakat. Kenapa harus ragu? Kalau ada proses yang salah, pemda harus pastikan tidak boleh dilantik itu karena alasannya ini dan itu bukan diam,” ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa .

Ia mengatakan pihaknya telah tiga mengeluarkan surat rekomendasi. Tak hanya Komnas HAM, Pemprov Maluku hingga juga DPRD Maluku juga mengeluarkan rekomendasi agar Kepala Desa Jikumerasa terpilih segera dilantik.

Baca juga: 114 Desa di Maluku Bermasalah dengan Dana Desa, 25 Kades Masuk Penjara

Walaupun rekomendasi tersebut tak memiliki konsekuensi hukum, namun pemerintah daerah harus punya good will untuk menyeelsaikan persolan yang terjadi di wilayahnya.

Benediktus menduga persoalan yang terjadi di Desa Jikumerasa ini dilatarbelakangi oleh persoalan politik di daerah itu.

Hingga menyebabkan permasalah tak kunjung selesai hingga hari ini.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah daerah atau kepala daerah bijak dan tidak memiliki tendensi apapun karena kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan banyak orang.

“Kewajiban pemerintah selaku pemangku kepentingan adalah mentaati kententuan perundang-undangan dan melindungi hak asasi manusia. Kalau tidak sama halnya melanggar HAM,” katanya.

Baca juga: Resah, Warga Laporkan Penyebaran Foto Mesum Kades dan Sekretaris Desa di NTT

Selain di Desa Jikumerasa, Benediktus mengaku persoalan yang sama juga terjadi di banyak desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Bahkan saat berkunjung ke wilayah itu ditemukan ada desa yang puluhan tahun masih dipimpin oleh penjabat desa.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Buru, Fahmi Lessy yang dimintai tanggapannya mengatakan, tidak mengetahui pasti kasus tersebut karena baru menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.

“Saya kurang paham dengan masalah itu karena saya ini baru di tempat ini, jadi belum menelusuri permasalahannya seperti apa,” katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun ia membenarkan jika Desa Jikumerasa telah 10 tahun tidak memiliki kepala desa definitif dan hanya dipimpin pejabat desa yang ditunjuk Pemkab Buru.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Rahmat Rahman Patty | Editor: David Oliver Purba)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Regional
Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Regional
Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Regional
Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Regional
Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Regional
Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Regional
Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Regional
Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Regional
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Regional
Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Regional
Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Regional
48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

Regional
Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Regional
Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Regional
Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X