10 Tahun Tak Dilantik Kades Terpilih di Kabupaten Buru Lapor Komnas HAM

Kompas.com - 04/03/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi HAM SHUTTERSTOCK/210229957Ilustrasi HAM
Editor Rachmawati

Disebut melanggar HAM

Menyikapi kasus tersebut, Ketua Komnas HAM Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol mengatakan pihaknya telah mengeluarkan rekomenadasi dan meminta Pemkab Buru segera melantik Kades Jikumerasa terpilih.

“Pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu untuk mengeksekusi sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya dan menjadi hak masyarakat. Kenapa harus ragu? Kalau ada proses yang salah, pemda harus pastikan tidak boleh dilantik itu karena alasannya ini dan itu bukan diam,” ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa .

Ia mengatakan pihaknya telah tiga mengeluarkan surat rekomendasi. Tak hanya Komnas HAM, Pemprov Maluku hingga juga DPRD Maluku juga mengeluarkan rekomendasi agar Kepala Desa Jikumerasa terpilih segera dilantik.

Baca juga: 114 Desa di Maluku Bermasalah dengan Dana Desa, 25 Kades Masuk Penjara

Walaupun rekomendasi tersebut tak memiliki konsekuensi hukum, namun pemerintah daerah harus punya good will untuk menyeelsaikan persolan yang terjadi di wilayahnya.

Benediktus menduga persoalan yang terjadi di Desa Jikumerasa ini dilatarbelakangi oleh persoalan politik di daerah itu.

Hingga menyebabkan permasalah tak kunjung selesai hingga hari ini.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah daerah atau kepala daerah bijak dan tidak memiliki tendensi apapun karena kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan banyak orang.

“Kewajiban pemerintah selaku pemangku kepentingan adalah mentaati kententuan perundang-undangan dan melindungi hak asasi manusia. Kalau tidak sama halnya melanggar HAM,” katanya.

Baca juga: Resah, Warga Laporkan Penyebaran Foto Mesum Kades dan Sekretaris Desa di NTT

Selain di Desa Jikumerasa, Benediktus mengaku persoalan yang sama juga terjadi di banyak desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Bahkan saat berkunjung ke wilayah itu ditemukan ada desa yang puluhan tahun masih dipimpin oleh penjabat desa.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Buru, Fahmi Lessy yang dimintai tanggapannya mengatakan, tidak mengetahui pasti kasus tersebut karena baru menjabat sebagai Kepala Biro Hukum.

“Saya kurang paham dengan masalah itu karena saya ini baru di tempat ini, jadi belum menelusuri permasalahannya seperti apa,” katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun ia membenarkan jika Desa Jikumerasa telah 10 tahun tidak memiliki kepala desa definitif dan hanya dipimpin pejabat desa yang ditunjuk Pemkab Buru.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Rahmat Rahman Patty | Editor: David Oliver Purba)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X