10 Tahun Tak Dilantik Kades Terpilih di Kabupaten Buru Lapor Komnas HAM

Kompas.com - 04/03/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi hukum Shutterstock.comIlustrasi hukum
Editor Rachmawati

Tak ada keputusan tertulis

Kuasa hukum Abdullah Elfuar, Wahyu Ingratubun mengakui kliennya telah menempuh sejumlah langkah baik dengan menyurati maupun datang langsung ke Pemkab Buru.

Abdullah juga sudah mengadu ke sejumlah lembaga berwenang. Namun, masalah tersebut tidak kunjung selesai. Dia menyebut, baik Komnas HAM, Komisi A DPRD maupun Pemprov Maluku semuanya telah memerintahkan agar Pemkab melantik Abdullah sebagai Kepala Desa Jikumerasa.

Wahyu juga bercerita jika telah menemui Bupati Buru terkait masalah tersebut.

Namun, Bupati Ramli Umasugi mengaku masalah tersebut harus ditelaah dulu oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Diduga Dukung Calon Petahana, Camat dan Kades Dilaporkan ke Bawaslu Jember

“Tahun 2018 itu saya ketemu dua kali dengan Bupati Buru dan saya bawa rekomendasi gubernur. Tapi bupati bilang tunggu telaah dari Mendagri. Padahal kan tidak perlu lagi ke Mendagri karena gubernur itu kan perpanjangan tangan perintah pusat. Gubernur telah mengeluarkan rekomendasi sehingga apa yang menjadi kebijakan gubernur harusnya ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurutnya Kepala Desa Jikumerasa terpilih harusnya sudah dilantik sebulan setelah pemilihan jika tidak ada kendala dan gugatan hukum dari pihak lain.

Namun hingga 10 tahun kliennya tak kunjung dilantik.

Baca juga: Pendamping Desa Dituding Suka Peras Kades, Begini Tanggapan Koordinator PPPMD

Pihaknya tidak bisa menggugat persoalan itu ke pengadilan karena hingga kini belum ada satu pun keputusan tertulis dari Pemkab Buru yang membatalkan hasil pemilihan atau menyebut proses pemilihan kepala desa Jikumerasa cacat

“Kita mau ke PTUN dasarnya apa? Kalau sudah ada keputuan berarti kita punya dasar, tapi selama ini kan dia (Pemkab Buru) tidak mengeluarkan keputusan pembatalan. Jadi kami menganggap sebagai orang yang menang, jadi paling kita bersurat,” ungkapnya

Dia pun berharap Pemkab Buru segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi baik dari Pemprov Maluku, Komnas HAM maupun Komisi A DPRD Maluku.

“Harus ada keadilan untuk semua orang orang yang punya hak yang sudah terpilih sesuai aturan. Jadi harus dilantik karena itu hak demokrasi, itu perintah undang-undang harus dilantik tidak ada lasan lain. Jadi cara-cara menjegal hak orang itu harus ditiadakan negara kita ini sudah merdeka cukup lama, hak-hak orang itu harus dilindungi karena itu diatur undnag-undnag bukan orang –perorang,” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Maluku: Laporan dari Kades, Banyak Pendamping Suka Memeras

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Regional
Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Regional
Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Regional
Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Regional
Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Regional
Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Regional
Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Regional
Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Regional
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Regional
Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Regional
Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Regional
48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

Regional
Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Regional
Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Regional
Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X