Warga Protes ke DPRD Garut soal Tanah untuk Jalan Poros Tengah

GARUT, KOMPAS.com – Pembangunan ruas jalan poros tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, mendapat protes dari warga asal Tasikmalaya, Jawa Barat.

Proyek tersebut saat ini tengah dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Anggota Komisi II DPRD Garut Dedi Suryadi mengatakan, dirinya didatangi warga Tasikmalaya yang tanahnya digunakan untuk jalan tersebut tanpa dibayar.

Baca juga: Jabar Siaga 1 Corona, Wali Kota Tasikmalaya Minta Pasien di Puskesmas Tak Panik

Dedi bersama ketua dan wakil ketua Komisi II DPRD Garut kemudian turun ke lapangan untuk melihat langsung lokasi pembangunan jalan tersebut.

“Jadi panjang total jalannya rencananya 13 kilometer, 12 kilometer di antaranya ada di lahan Perhutani,” kata Dedi saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Garut, Senin (2/3/2020).

Dedi menuturkan, warga Tasikmalaya yang protes mengatakan bahwa tanah mereka seluas 600 meter persegi diserobot untuk pembangunan jalan tersebut.

Dedi mengatakan, warga tersebut sempat diundang untuk bermusyawarah, namun memilih tidak datang karena takut.

“Takut di musyawarah dia malah jadi sorakan warga lain, karena minta ganti rugi, padahal tanahnya lega, 600 meter persegi yang kena jalan, makanya tidak datang,” kata Dedi.

Baca juga: Sempat Dirawat, Pasien Suspect Virus Corona di Cianjur Meninggal

Lokasi tanah warga Tasikmalaya yang digunakan untuk jalan poros tengah, menurut Dedi, secara administratif berada di wilayah Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Dedi berharap, pemerintah tidak asal main tabrak saja saat membangun jalan.

Apabila ada tanah warga yang digunakan, sebaiknya dibicarakan dan diberi ganti rugi.