Ibu Kota Pindah, DPRD Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur di Pedalaman

SAMARINDA, KOMPAS.com - DPRD Kalimantan Timur menilai perlu ada keselarasan pembangunan ibu kota negara dan masyarakat Kaltim.

Sebab, selama ini masyarakat Kaltim sangat terpuruk menikmati rusaknya infrastruktur di wilayah pedalaman.

"Kami minta pertimbangan pemerintah pusat. Kaltim ini miskin infrastruktur. Kalau kita ke pedalaman orang Dayak, mereka enggak pernah bilang beras kami habis. Tapi jalan kami rusak. Ada jalan rusak seperti kubangan," kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat diskusi tentang ekonomi dan politik Kaltim yang digelar di Samarinda, Minggu (1/3/2020) malam.

Baca juga: Harga Tanah di Ibu Kota Baru Meningkat, Capai Miliaran per Hektare

Makmur menyatakan, masyarakat Kaltim sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan dan semua fasilitas publik lainnya.

Selama ini kemampuan APBD Kaltim dan kabupaten dan kota tidak mengakomodasi semua kebutuhan tersebut.

Sementara, kontribusi Kaltim terhadap pemerintah pusat cukup signifikan. Banyak kekayaan alam di Kaltim dikeruk untuk pemasukan negara.

Kaltim menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) senilai USD 18,6 miliar atau 260 triliun pada 2018.

"Kami harap pemerintah pusat tolong perhatikan daerah di pedalaman seiring ibu kota negara pindah ke Kaltim," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Menurut Makmur, masyarakat Kaltim memberi dukungan untuk pembangunan ibu kota negara.

Namun, seiring pemindahan tersebut mestinya tak ada ketimpangan antara megahnya pembangunan ibu kota negara dengan wilayah di pedalaman Kaltim.