Ridwan Kamil Minta Pemerintah Tambah Jumlah Dana Desa di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat  menambah alokasi dana desa untuk Jawa Barat.

Menurut dia, jumlah penduduk Jabar yang seperempat populasi di Indonesia menjadi pertimbangan utama.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jabar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil: Jawa Barat Siaga Satu Virus Corona

Saat ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 5,9 triliun untuk 5.312 desa di Jawa Barat pada 2020.

"Aspirasi dari kami karena (jumlah) desa kita kecil, sementara wilayah luas, sehingga anggaran itu habisnya untuk infrastruktur. Di provinsi lain, anggaran desa sudah untuk pemberdayaan ekonomi, sosial dan sebagainya," ucap Emil dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.

Ia menuturkan, saat ini Jabar hanya memiliki 5.312 desa dengan populasi penduduk hampir 50 juta jiwa.

Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki 7.809 desa dan Jawa Timur 7.724 desa.

Baca juga: Diduga Ketularan Virus Corona dari WNA, 15 Warga Batam Dikarantina

Dengan jumlah desa yang sedikit, secara otomatis dana desa yang diterima lebih kecil.

Meski mendapat dana desa yang kecil, saat ini angka kemiskinan Jabar berada di angka 9,7 persen atau 1,1 juta jiwa.

Sementara, Jateng 12,4 persen atau 2,1 juta jiwa.

Emil mengatakan, agar inovasi pembangunan desa di Jabar kian maksimal, ia berharap dimensi kepadatan penduduk masuk dalam rekomendasi untuk meningkatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan begitu, jumlah anggaran tidak hanya berpatokan pada jumlah daerah atau desa.

"Kami daerahnya sedikit penduduknya banyak. Jadi mohon ada dimensi kepadatan penduduk, supaya minimal kalau tidak bisa dimekarkan, dana kami ditambah," ucap Emil.

Baca juga: Warga Depok Terjangkit Virus Corona, Wali Kota Bandung Bikin Tim Khusus

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dedi Sopandi mengatakan, meski dengan dana desa terbatas, Pemprov Jabar mampu meningkatkan status desa maju secara signifikan.

Pada 2018 lalu, terdapat 695 desa maju di Jabar. Sedangkan, pada 2019, bertambah menjadi 1.232 desa.

"Begitu juga Desa Mandiri, tahun 2018 lalu jumlahnya 33 desa, sedangkan tahun 2019 menjadi 98 desa," ujar Dedi.

Bahkan, dengan sejumlah program inovasi, Pemprov Jabar mampu mengentaskan jumlah desa dengan kategori sangat tertinggal.

Pada 2018 terdapat 48 desa sangat tertinggal di Jabar.

"Desa sangat tertinggal tahun 2019 itu kosong. Tapi kami tetap akan menjaga agar tidak ada tumbuh lagi, karena terkena dampak seperti bencana yang memang tidak bisa dihindarkan," kata Dedi.