Jelang Pilkada 2020, ASN Diimbau Tak Terlibat Kegiatan Politik

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menekankan kepada ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik menjelang Pilkada Serentak 2020.

"Kalau (ASN) mau maju jadi kepala daerah ya sudah. Kalau memang masih ASN, pertama ada ketentuan lapor kepada atasan. Kedua, mudur saja dari ASN," tegas Komisioner Komisi ASN Arie Budhiman kepada wartawan di Kabupaten Sukoharjo, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Menag: ASN Kemenag Banyak, Kalau Satu Dua KKN Tak Ada Artinya

Menurut Arie, ASN ebagai kaum intelektual dan pembangunan memang harus fokus terhadap tugas yang diemban.

"Jadi, dalam konteksnya Pilkada ya udah tidak usah neko-neko (macam-macam). ASN itu memang fokus (tugas yang diemban)," kata Arie.

Selain dilindungi dengan perundang-undangan, kata Arie, terdapat aturan main yang harus dipatuhi oleh ASN.

Misalnya, ASN yang bersangkutan memang berkeinginan masuk kepada wilayah politik atau partai politik (parpol).

"Ini adalah forum di mana kami memang sebagai penjaga netralitas itu mencoba untuk menyosialisasikan dan mengingatkan kembali kepada ASN di Sukoharjo agar meraka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," imbuh dia.

Baca juga: Bawaslu Tangsel Panggil Anak Wapres Maruf Amin Terkait Status ASN di Kemenag

Arie menambahkan, apabila ada keinginan ASN untuk berpolitik harus ditempuh sesuai prosedur mekanisme dan aturan yang ada dalam perundang-undangan tentang ASN.

"Tidak malah mencari-cari dalih untuk pembenaran peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi, setop untuk berpihak dan jangan pernah lagi untuk mencoba-coba," terang Arie.

Sekda Kabupaten Sukoharjo Agus Santoso mengatakan, rapat koordinasi stakeholder Aparatur Sipil Negara atau Organisasi Perangkat Daerah bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN tentang netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Supaya ASN ketika ada kejelasan mereka tidak ragu untuk melangkah. Istilahnya ini benar atau tidak, ini salah atau tidak semua orang menafsirkan sendiri. Tadi sudah ada penegasan. Kan harus menghubungkan antara sanksi, proses itu harus satu rangkaian," kata dia.

Agus meminta kepada para kepala OPD yang ikut dalam rapat koordinasi tersebut untuk dapat menyampaikan kepada bawahannya supaya tetap menjaga netralitas ASN dan tak ikut berpolitik.

"Iya harus disampaikan dengan baik. Jangan terlalu memihak," ungkapnya.