Kerusakan Lingkungan di Hulu Sungai Biang Kerok Banjir Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai kerusakan lingkungan di wilayah hulu menjadi penyebab banjir di Karawang, Jawa Barat.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, adanya aktivitas ekonomi manusia seperti pertanian, pertambangan dan penebangan pohon menjadi biang kerusakan wilayah hulu.

Menurutnya, masyarakat perlu memikirkan keseimbangan alam.

Meskipun saat ini tak ada larangan menanam vegetasi yang bernilai ekonomi.

Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam vegetasi yang punya nilai ekonomis juga mempunyai fungsi ekologis.

"Yang sekarang terjadi (bencana) akibat pertanian yang tidak memperhitungkan masalah yang berhubungan dengan konservasi," ujarnya di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Ribuan Pengungsi Banjir di Karawang Butuh Makanan Balita

Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah membuat peraturan yang melindungi daerah hulu guna mencegah terjadinya bencana termasuk banjir.

"Wilayah-wilayah hulu sungai ini memang harus dijaga," ujarnya.

Doni mengatakan, penyempitan dan sedimentasi sungai sudah sangat parah saat ini.

Selain itu, membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan penyebab banjir.

"Tadi Pak Sekda (Acep Jamhuri) juga mengakui. Penyumbatan karena sampah masih terjadi dan menjadi salah satu penyebab banjir," ucapnya.

Sementara itu, untuk menangani bencana, setiap daerah wajib memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Menurutnya, potensi-potensi bencana daerah harus dipetakan secara detail dan jelas.

"Lalu bagaimana mencegahnya dan jika terjadi bagaimana melakukan penanganannya secara terkoordinir dengan baik dari pusat, lalu ke provinsi dan kemudian daerah. Sehingga ada penanganan yang saling mengisi," tutur dia.

Baca juga: Tangani Banjir di Karawang, Kapolda Jabar Usul Ini ke Ridwan Kamil

Dia mengakui daerah yang memiliki RPB masih sedikit. Meskipun saat ini beberapa daerah sudah meminta bantuan kepada pihaknya maupun ahli untuk membuat RPB.

"Jadi memang bertahap, saya harap nanti Karawang juga membuatnya," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan data Pusdatin BPBD Karawang, sejak 23-25 Februari 2020 banjir terjadi di 53 desa di 26 kecamatan di Karawang.

Akibat banjir tersebut, sebanyak 14.808 rumah terandam dan 47.670 warga dari 15.734 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.770 warga mengungsi.

Pemkab Karawang sudah menetapkan status tanggap darurat bencana dari sebelumnya siaga pada 25 Februari 2020.