Gubernur Maluku Kesal Ada Sejumlah Desa 20 Tahun Dipimpin Penjabat

Kompas.com - 25/02/2020, 18:32 WIB
Gubernur Maluku, Murad Ismail saat diwawancarai wartawan di Gedusng Islamic Center Ambon, Selasa (25/2/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku, Murad Ismail saat diwawancarai wartawan di Gedusng Islamic Center Ambon, Selasa (25/2/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku kesal karena ada sejumlah desa di Maluku yang hingga kini belum dipimpin oleh kepala desa definitif.

Beberapa desa di Maluku bahkan sudah 20 tahun lamanya masih dipimpin oleh penjabat kepala desa.

“Masih banyak desa di Maluku yang dipimpin oleh penjabat kepala. Masa ada penjabat desa bertugas 18 sampai 20 tahun,” kata Murad, kepada wartawan, seusai penandatangan MoU soal pengawasan dan pengelolaan dana desa dengan Kapolda Maluku dan Kajati Maluku, di Gedung Islamic Center Ambon, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Gubernur Maluku: Laporan dari Kades, Banyak Pendamping Suka Memeras

Murad mengatakan, banyak desa di Maluku yang masih dipimpin oleh penjabat desa itu merupakan imbas persoalan politik Pilkada.

Menurutnya, selama ini kepala desa di Maluku kerap dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan sehingga tak jarang banyak desa yang menjadi korban dan harus dipimpin oleh penjabat kepala desa.

“Jangan kepala desa itu dipakai untuk alat politik, saya enggak mau,” kata dia.

Terkait masalah tersebut, Murad menegaskan akan segera membuat peraturan gubernur untuk mengatur persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi desa yang menjadi korban.

Dia pun optimistis dalam enam bulan semua persoalan menyangkut hal tersebut sudah harus selesai.

“Saya kasih waktu 6 bulan bos, saya mau bikin pergub terutama desa-desa adat masa masih ada penjabat yang pimpin desa sampai 20 tahun,” kata dia heran.

Baca juga: Kasus Gizi Buruk, Gubernur Maluku Sebut Tanggung Jawab Bupati

Dia menuturkan, pada 2022 mendatang tidak ada Pilkada serentak dan akan ada penunjukkan pelaksana tugas untuk delapan kabupaten kota di Maluku.

Kesempatan itu, kata Murad, akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan seluruh masalah tersebut.

“Tahun 2022 tidak ada pilkada, nanti di 2024, jadi ada delapan kabupaten kota akan saya tunjuk plt bupati wali kota dan itu harus tiga bulan permasalahan desa sudah harus selesai,  kalau tidak selesai, Plt saya ganti yang bagus biar masalahnya selesai,” ungkap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X