Enam Pokja Dibentuk untuk Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Selatan

Dalam hal ini termasuk hal teknis dan adminitatif apa yang harus dilengkapi dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pemekaran PPS.

"Kita belum sepakat perguruan tinggi mana yang ditunjuk, tapi dalam rangka pemberdayaan intitusi lokal, kita mungkin akan bekerja sama dengan Universitas Musamus dan Uncen. Juga kemungkinan dari UGM atau UI," kata Thomas.

Baca juga: Polisi Pastikan Jabatan Oknum PNS Papua Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Pemerkosaan

Pada 28 Maret 2020, direncanakan akan dilakukan peresmian sekretariat dan deklarasi bersama dari tokoh masyarakat serta tokoh adat dari empat kabupaten untuk mendukung percepatan PPS.

Thomas berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian soal pemekaran PPS, karena ini merupakan aspirasi masyarakat yang sudah lama.

Sebab, menurut dia, Papua tidak mungkin berkembang cepat bila hanya dua provinsi.

"Kami harap kalau pemerintah responsif, maka tahun ini bisa kasih kepastian soal PPS, karena aspirasi ini sudah terlalu lama. Tidak mungkin Papua berkembang cepat kalau hanya satu provinsi," kata Thomas.