KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

Kompas.com - 25/02/2020, 02:30 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

BATAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengevaluasi atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019 di Kepulauan Riau ( Kepri).

Dalam evaluasi tersebut, KPK mencatat masih adanya sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset pemerintah daerah di Kepri, antara lain terkait konflik kepemilikan aset antarpemda, BP Batam dan BUMN.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, aspek legalitas sangatlah penting dan KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah eks BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja pemda tidak memiliki bukti kepemilikan.

Baca juga: KPK Kaji Kemungkinan Musnahkan Hasil Sadapan 36 Penyelidikan yang Dihentikan

Kondisi tersebut, kata Lili, meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga baik perorangan, yayasan ataupun perusahaan.

KPK, kata dia, juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah se-provinsi Kepri dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun," kata Lili di gedung Pemko Batam, Senin (24/2/2020).

Lili menambahkan, sejumlah rencana aksi telah ditetapkan dan sudah dilakukan sejak 2019 yakni akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik dalam kepemilikan aset.

Baca juga: Anak dan Istri Nurhadi Mangkir dari Panggilan Kedua KPK

KPK juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait regulasi dan pencatatan aset yang berasal dari hibah.

Selain itu, KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui cara-cara persuasif maupun bekerja sama kepada Asdatun Kejaksaan melalui proses hukum perdata dan pidana.

"Terkait perjanjian pinjam pakai aset BMD, KPK meminta pemda agar mengacu pada aturan yang berlaku dengan menertibkan administrasi pinjam pakai terutama yang sudah habis masa berlakunya," jelas Lili.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tantang Petahana, PKB Usung Cucu Pendiri NU di Pilkada Kabupaten Malang

Tantang Petahana, PKB Usung Cucu Pendiri NU di Pilkada Kabupaten Malang

Regional
Seorang Remaja Cabuli Pacarnya, Terungkap Saat Orangtua Periksa Ponsel Korban

Seorang Remaja Cabuli Pacarnya, Terungkap Saat Orangtua Periksa Ponsel Korban

Regional
Jubir Komite Peralihan Aceh: Pengibaran Bendera Bulan Bintang Sesuai Aturan

Jubir Komite Peralihan Aceh: Pengibaran Bendera Bulan Bintang Sesuai Aturan

Regional
Listrik di Pekanbaru Padam karena Gangguan Transmisi, PLN Minta Maaf

Listrik di Pekanbaru Padam karena Gangguan Transmisi, PLN Minta Maaf

Regional
Ketua DPRD Jabar: 7 Anggota Dewan yang Positif Covid-19 Karantina Mandiri

Ketua DPRD Jabar: 7 Anggota Dewan yang Positif Covid-19 Karantina Mandiri

Regional
Bantah Didorong Risma, Fuad Belum Minta Restu untuk Maju di Pilkada Surabaya

Bantah Didorong Risma, Fuad Belum Minta Restu untuk Maju di Pilkada Surabaya

Regional
Seorang Warga Ditembak OTK, TNI-Polri Kejar Pelaku

Seorang Warga Ditembak OTK, TNI-Polri Kejar Pelaku

Regional
Detik-detik Laode Ditembak dari Belakang oleh Orang Tak Dikenal Saat Jaga Warung

Detik-detik Laode Ditembak dari Belakang oleh Orang Tak Dikenal Saat Jaga Warung

Regional
Seorang ASN Curi Uang Nasabah dengan Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi

Seorang ASN Curi Uang Nasabah dengan Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi

Regional
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Sangihe, Sulut, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Sangihe, Sulut, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan

Regional
Seorang Warga Ditembak di Intan Jaya, Papua, Pelaku Pura-pura Pinjam Pulpen

Seorang Warga Ditembak di Intan Jaya, Papua, Pelaku Pura-pura Pinjam Pulpen

Regional
Ridwan Kamil Tegaskan Belum Disuntik Vaksin Covid-19, Siapkan Dulu Fisik

Ridwan Kamil Tegaskan Belum Disuntik Vaksin Covid-19, Siapkan Dulu Fisik

Regional
Kisah Mbah Khotimah, Uang dan Dagangan Dibawa Kabur Penipu, Terpaksa Pulang Berjalan Kaki

Kisah Mbah Khotimah, Uang dan Dagangan Dibawa Kabur Penipu, Terpaksa Pulang Berjalan Kaki

Regional
Kembalikan Kejayaan Lada, Gubernur Babel Lepas Ekspor 45.000 Kg Lada ke Jepang

Kembalikan Kejayaan Lada, Gubernur Babel Lepas Ekspor 45.000 Kg Lada ke Jepang

Regional
Siap Maju Pilkada, Putra Sulung Risma Mengaku Masuk Dalam Survei Internal PDI-P

Siap Maju Pilkada, Putra Sulung Risma Mengaku Masuk Dalam Survei Internal PDI-P

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X