Gubernur NTT Ingin Sensus Penduduk Ungkap Penyebab Kemiskinan di Wilayahnya

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat berharap Sensus Penduduk (SP) 2020 bisa mengungkap data asli kemiskinan di wilayahnya.

NTT merupakan daerah ketiga termiskin di Indonesia.

"Sensus penduduk ini harus bisa mengungkap data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak,” kata Viktor dalam pertemuan dengan Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Kekurangan Fasilitas dan Tenaga Medis, RSUD Maumere Kewalahan Tangani Pasien DBD

Viktor mengajak BPS NTT memerangi kemiskinan di daerah itu. Ia mengatakan penyelesaian masalah kemiskinan harus dilakukan secara struktural.

“Upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata tetapi juga secara struktural,” katanya.

Ia mengajak BPS NTT menghitung angka kemiskinan dan mencarikan solusi mengatasi masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu, Viktor juga mengikuti sensus penduduk secara daring. Ia mengapresiasi penerapan sistem daring ini.

Menurutnya, kegiatan yang berlangsung sejak 15-31 Maret itu akan memberikan banyak informasi kepada pemerintah.

Politikus Partai NasDem itu meminta seluruh pihak di Provinsi NTT menyukseskan penyelenggaran SP 2020 daring itu.

“Kita berharap semua bisa berjalan lancar dengan dukung semua pihak mulai dari gubernur, para bupati/wali kota, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya harus terlibat aktif menyukseskan kegiatan ini,” jelasnya.

Viktor juga berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk mencarikan solusi hambatan jaringan internet dalam pelaksaan sensus penduduk daring di pelosok NTT.

"Saya akan bicarakan dengan Bapak Menteri terkait persoalan itu supaya membantu kita agar dapat melaksanakan sensus dengan lancar,” kata Viktor.

Baca juga: Ditangkap karena Sebarkan Hoaks Penculikan Anak, Pria di Jember Minta Maaf

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus mengemukakan sejak SP secara daring diluncurkan pada 15 Februari 2020, timnya sudah turun ke berbagai kantor organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.

“Kami juga dimudahkan dengan dengan adanya instruksi dari gubernur yang ditujukan kepada para bupati/wali kota, instansi vertikal dan BUMN/BUMD untuk menyukseskan SP online ini,” katanya.