Kompas.com - 23/02/2020, 10:41 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sporc Brigade Bekantan Seksi Wilayah III Pontianak di Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Kalimantan bersama Polda Kalbar menangkap seorang pria berinisial OD (25).

OD diduga sebagai pemilik Taman Satwa Kampung Tuhu di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang mempertontonkan kepada masyarakat sebanyak 11 satwa liar yang dilindungi.

"Kami membongkar praktik mempertontonkan 11 ekor satwa yang dilindungi secara ilegal," kata Julian, Kepala Seksi Wilayah III Pontianak di Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kalimantan, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: 2 Ahli Satwa Didatangkan dari Australia Bantu Lepaskan Ban di Leher Buaya di Palu

Sebanyak 11 ekor satwa yang kini telah diamankan tersebut masing-masing seekor beruang madu, 2 ekor kukang kalimantan, seekor binturong, 4 ekor buaya muara, seekor landak, seekor tiong emas, dan seekor elang bondol.

Julian mengatakan, sampai saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain terkait berdirinya taman satwa tersebut.

Dia menerangkan, terungkapnya kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya taman satwa yang memiliki satwa-satwa dilindungi secara ilegal untuk dipertontonkan kepada para pengunjung yang masuk dengan membayar tiket masuk.

Dari laporan itu, pada Rabu (19/2/2020) sekitar pukil 09.35 WIB, petugas mendatangi taman satwa tersebut dan menginterogasi OD selaku pemilik.

"Setelah diketahui asal usul kepemilikan satwa-satwa dilindungi tersebut didapat secara ilegal, tim kemudian membawa dan mengamankan OD bersama 11 satwa," ucap Julian.

Baca juga: Dua Bayi Orangutan Diamankan di Langkat, Diduga Akan Dijual oleh Sindikat Perdagangan Satwa Dilindungi

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, OD ditahan di Rutan Polda Kalimantan Barat, sedangkan barang bukti berupa 11 ekor satwa dilindungi dititip untuk dirawatkan ke salah satu lembaga konservasi.

Julian menegaskan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK menjerat OD dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

"Keberhasilan penanganan kasus ini berkat kerja sama dan sinergitas antara Balai Gakkum Kementerian LHK Wilayah Kalimantan, Polda Kalimantan Barat, dan BKSDA Kalimantan Barat," tutup Julian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.