Dugaan Korupsi Pembangunan Laboratorium Kesehatan, 1 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Kompas.com - 21/02/2020, 18:53 WIB
Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Lampung yang diduga dalam proyek pembangunannya terjadi korupsi. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Lampung. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Lampung yang diduga dalam proyek pembangunannya terjadi korupsi. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Lampung.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan D sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung laboratorium kesehatan senilai Rp 21 miliar.

"Sudah ada satu orang yang ditetapkan tersangka, inisial D. Yang lain (saksi) masih dalam proses pemeriksaan," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Nur Mulat kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Saat ini, kata dia, tersangka D sedang diperiksa intensif oleh penyidik.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Asrama Haji di Jambi, Negara Rugi Rp 11 Miliar hingga 90 Tv Raib

Proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan senilai Rp 21 miliar ini menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh LSM Pergerakan Masyarakat Antikorupsi Lampung.

Ketua LSM Pergerakan Masyarakat Antikorupsi, Suadi Romli mengatakan, laporan itu telah dikirim ke Kejati Lampung sejak Februari 2019 lalu.

"Kami mendesak Kejati Lampung untuk mengusut dugaan korupsi ini. Karena sudah satu tahun belum ada tindak lanjutnya," kata Suadi.

Suadi menambahkan, dalam laporan yang dikirimkan ke Kejati Lampung, pihaknya menemukan kejanggalan pembangunan laboratorium itu.

Kejanggalan tersebut di antaranya proses tender dan proses pengerjaan proyek.

“Dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari proses tender maupun proses pekerjaan proyeknya banyak menemukan kejanggalan, temuan itu sudah di laporkan ke Kejati Lampung,” kata Suadi.

Baca juga: KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, perlu ada pengawasan secara menyeluruh jika di dalam proses, mulai dari tender hingga pengerjaan, diduga ada pelanggaran.

Yusdianto mengatakan, tender harus melibatkan semua pihak, tidak boleh hanya satu pihak (rekanan) maupun tidak transparan.

“Kita mendorong aparat untukmenuntaskan penyelidikan dugaan korupsi ini. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa pelaksananya,” kata Yusdianto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Siswa SMA Curi Mobil Mantan Kapolda Jabar, untuk Pamer ke Teman Sekolah

Alasan Siswa SMA Curi Mobil Mantan Kapolda Jabar, untuk Pamer ke Teman Sekolah

Regional
2 Lansia Positif Corona di Cilacap, Punya Riwayat Perjalanan ke Lembang

2 Lansia Positif Corona di Cilacap, Punya Riwayat Perjalanan ke Lembang

Regional
Viral Foto Nelayan Kubur 2 Ton Tuna Hasil Tangkapan, Ini Penjelasannya

Viral Foto Nelayan Kubur 2 Ton Tuna Hasil Tangkapan, Ini Penjelasannya

Regional
Upaya Jawa Barat Cegah dan Tangani Penyebaran Covid-19 di Desa-desa

Upaya Jawa Barat Cegah dan Tangani Penyebaran Covid-19 di Desa-desa

Regional
Bekas Penampungan Rohingya Jadi Tempat Karantina ODP Corona

Bekas Penampungan Rohingya Jadi Tempat Karantina ODP Corona

Regional
Harga Ayam Anjlok Diduga Ulah Mafia, Peternak: Tolong Kami Satgas Pangan

Harga Ayam Anjlok Diduga Ulah Mafia, Peternak: Tolong Kami Satgas Pangan

Regional
Kronologi 2 Kelompok Pelajar Tawuran di Karawang, 1 Luka Berat

Kronologi 2 Kelompok Pelajar Tawuran di Karawang, 1 Luka Berat

Regional
Dampak Corona di Bali, 17.000 Ribu Pekerja Dirumahkan dan 400 Kena PHK

Dampak Corona di Bali, 17.000 Ribu Pekerja Dirumahkan dan 400 Kena PHK

Regional
Pemkot Salatiga Wacanakan Denda untuk Warga yang Tak Tertib Kenakan Masker

Pemkot Salatiga Wacanakan Denda untuk Warga yang Tak Tertib Kenakan Masker

Regional
Pesan Pengemudi Ojol untuk Penumpang yang Menipunya Setelah Diantar dari Purwokerto ke Solo

Pesan Pengemudi Ojol untuk Penumpang yang Menipunya Setelah Diantar dari Purwokerto ke Solo

Regional
Selama Pandemi Corona, Angka Kriminalitas di Makassar Menurun

Selama Pandemi Corona, Angka Kriminalitas di Makassar Menurun

Regional
Mengenal Astuti, Pos Polisi Digital untuk Mencegah Pertemuan Tatap Muka Saat Pandemi Corona

Mengenal Astuti, Pos Polisi Digital untuk Mencegah Pertemuan Tatap Muka Saat Pandemi Corona

Regional
Hasil 'Rapid Test' 6 Karyawan Kahatex Reaktif, Wabup Sumedang Minta Buruh Dirumahkan

Hasil "Rapid Test" 6 Karyawan Kahatex Reaktif, Wabup Sumedang Minta Buruh Dirumahkan

Regional
Tak Pakai Masker Saat Keluar Rumah, Warga Padang Didenda Sediakan 2 Masker

Tak Pakai Masker Saat Keluar Rumah, Warga Padang Didenda Sediakan 2 Masker

Regional
Pemprov Kaltara Minta Bantuan Pemerintah Pusat untuk Karantina TKI yang Pulang dari Malaysia

Pemprov Kaltara Minta Bantuan Pemerintah Pusat untuk Karantina TKI yang Pulang dari Malaysia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X