Kasus Stunting Tinggi di NTB, Posyandu Harus Jadi Ujung Tombak Pencegahan

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya peran pos pelayanan terpadu (Posyandu) dalam mencegah kasus stunting.

“Posyandu adalah ujung tombak dari pencegahan stunting. Karena di Posyandu itu akan ada pola asuh, pola makan, demikian juga sanitasi,” kata Bintang saat meresmikan Gedung Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) PPPA NTB, Jumat, (21/2/2020).

Posyandu, kata Bintang, sebaiknya tak cuma melayani ibu hamil, balita, dan lansia. Ia meminta NTB mengembangkan posyandu keluarga.

Baca juga: Tingginya Angka Kemiskinan dan Stunting di NTB Menjadi Perhatian Wapres

"Di mana posyandu itu bukan hanya untuk ibu hamil, balita, dan lansia saja, tapi juga ada posyandu remaja," kata dia.

Bintang menjelaskan, terdapat lima isu prioritas yang ditekankan Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya dalam lima tahun ke depan.

Di antaranya, pemberdayaan perempuan di bidang usaha, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, menekan jumlah pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Menteri PPPA itu berharap pembentukan UPTD PPPA di NTB bisa membantu pemberdayaan perempuan dan anak. UPTD PPPA juga diharapkan bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sempat menyinggung angka stunting di NTB masih di atas rata-rata nasional, sekitar 33 persen. Pemerintah Daerah pun didesak menyelesaikan masalah stunting tersebut.

Baca juga: Bermain Ponsel Sambil Mengisi Daya Saat Hujan, Tubuh Pemuda Ini Gosong Tersambar Petir, Kasur Berlubang

“Selain itu kita juga harus menurunkan angka stunting. Angka stunting nasional itu 27 lebih, target dari RPJMN 2024 itu, 12 persen, ternyata stunting di NTB masih di atas nasional, yakni 33 persen lebih,” kata Ma’ruf saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Mataram, Rabu (19/2/2020).