Dikritik Wapres soal Angka Kemiskinan, Ini Tanggapan Gubernur NTB

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di atas tingkat nasional menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Mataram, NTB, Rabu (19/2/2020).

Di hadapan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan peserta kuliah umum, Ma’ruf menyampaikan kritik mengenai angka kemiskinan di NTB yang cukup tinggi.

Baca juga: Wapres Kritik Angka Kemiskinan NTB di Atas Nasional

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansayah menilai, angka kemiskinan tersebut tidak akan bisa turun tanpa adanya industri di suatu daerah.

"Teori standar, tidak mungkin menurunkan kemiskinan tanpa industrialisasi," kata Zul usai mendampingi Wapres mengunjungi Bazar Mandalika, Kamis (20/2/2020).

Zul menyebutkan, untuk pengembangan industri di daerah tersebut, butuh proses panjang untuk menyadarkan masyarakat.

"Industrialisasi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, butuh ada proses-proses," kata Zul.

Baca juga: Tingginya Angka Kemiskinan dan Stunting di NTB Menjadi Perhatian Wapres

Menurut Zul, standar kemiskinan juga tergantung pada indikator penilaian.

Menurut dia, jika angka standar dinaikkan, otomatis akan menaikkan angka kemiskinan, begitupun sebaliknya.

"Jadi tergantung pada indikator menilai orang miskin. Jadi, kalau misalnya indikator dinaikkan sedikit, jangan-jangan jauh lebih banyak," kata Zul.